- Ilustrasi AI Gemini
Evaluasi Haji 2026, Pengamat: Kemenhaj Masih Terjebak Urusan Operasional
Kualitas pelayanan bagi jemaah lansia juga harus setara. Keterbatasan fisik maupun ketergantungan pada bantuan orang lain tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan pelayanan yang lebih rendah.
Imas juga mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam laporan evaluasi penyelenggaraan haji. Kemenhaj tidak cukup hanya menyatakan bahwa pelayanan secara umum berjalan baik, tetapi juga harus memaparkan persoalan yang ditemukan, penyebabnya, langkah perbaikan, serta target penyelesaiannya.
“Alih-alih melakukan laporan evaluasi yang terbuka, Direktorat Informasi dan Komunikasi Kemenhaj cenderung antikritik dan membatasi diri atas masukan dan saran yang berkembang. Hal ini sangat disayangkan, apalagi kementerian ini adalah kementerian baru yang sudah sewajarnya harus pandai-pandai menyerap banyak masukan untuk meningkatkan kualitas informasi yang berkualitas soal pelayanan haji dan umrah,” ungkapnya.
Jangan Sampai Lansia Hanya Menjadi Objek Kebijakan
Ada satu hal yang harus menjadi perhatian dalam pembenahan penyelenggaraan haji Indonesia: jemaah lansia bukan sekadar kelompok yang harus dilayani karena keterbatasan fisiknya.
Mereka adalah warga negara yang telah menabung, menunggu, dan memperjuangkan kesempatan menunaikan ibadah haji selama bertahun-tahun.
- laman resmi kemenhaj.go.id
Bagi sebagian orang, keberangkatan ke Tanah Suci merupakan impian yang baru dapat diwujudkan pada usia senja. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan kesempatan tersebut tidak berubah menjadi perjalanan yang membahayakan keselamatan mereka.
Pelayanan kepada jemaah lansia juga tidak boleh hanya berorientasi pada belas kasihan. Mereka membutuhkan sistem yang menghormati martabat, kemandirian, dan hak untuk beribadah.
Jemaah lansia harus memperoleh kesempatan yang setara, bukan diperlakukan sebagai beban operasional penyelenggaraan haji. Di sinilah makna pelayanan haji yang humanis seharusnya diwujudkan.
Kemenhaj memiliki kesempatan untuk membangun model pelayanan yang lebih baik melalui pendekatan berbasis kebutuhan jemaah. Namun, perubahan tersebut membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi sistem lama, memperbaiki koordinasi, meningkatkan kompetensi petugas, dan menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama.
“Capaian indeks kepuasan 83,28 dan penurunan angka kematian patut diapresiasi. Akan tetapi, capaian itu harus menjadi titik awal pembenahan, bukan alasan untuk merasa bahwa seluruh persoalan telah terselesaikan,” ujarnya.