- Ilustrasi AI Gemini
Evaluasi Haji 2026, Pengamat: Kemenhaj Masih Terjebak Urusan Operasional
Jakarta, tvOnenews.com - Evaluasi penyelenggaraan haji 2026 seharusnya menjadi momentum bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk mengubah pendekatan pelayanan secara mendasar.
Selama ini, keberhasilan penyelenggaraan haji lebih banyak diukur melalui indikator operasional, belum menyentuh aspek substansial, yakni peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah.
Pengamat Ekonomi Syariah Universitas Paramadina, Imas Damayanti, menilai kinerja Kemenhaj belum menyentuh aspek substansial dalam peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, Kemenhaj masih terjebak pada peran sebagai operator haji.
“Indikator keberhasilan haji saat ini yang dilakukan Kementerian Haji, kan hanya diukur melalui indikator operasional, seperti jumlah jemaah yang diberangkatkan, ketepatan jadwal penerbangan, ketersediaan akomodasi, dan kelancaran pemulangan. Indikator ini memang penting dan sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kemenhaj, namun dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan pada jemaah haji, sejauh ini saya lihat Kemenhaj gagal memberikan kinerja positif,” kata Imas di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
- Antara
Padahal, profil jemaah haji Indonesia didominasi kelompok usia matang dengan proporsi jemaah berisiko tinggi yang cukup besar.
Karena itu, menurut Imas, ukuran keberhasilan perlu diperluas. Kemenhaj harus bertransformasi dari sekadar operator perjalanan menjadi kementerian yang mampu menjawab tuntutan publik terkait pembenahan tata kelola dan pelayanan jemaah secara berkeadilan.
“Misalnya, aspek keselamatan jemaah belum menjadi fokus serius dari kementerian baru ini. Kemenhaj harusnya perlu memiliki target penurunan angka kematian dan angka kejadian kesehatan serius, disertai evaluasi penyebab setiap kasus,” ungkapnya.
Imas juga menyoroti fasilitas bagi jemaah lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Menurutnya, sebagian besar fasilitas haji, mulai dari asrama, transportasi, hotel, hingga tenda di Armuzna, belum memenuhi kebutuhan kedua kelompok tersebut.
Ia menegaskan, Kemenhaj harus terus mengupayakan penyediaan fasilitas yang ramah lansia dan disabilitas. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab kementerian dalam memastikan aksesibilitas layanan yang berkeadilan bagi seluruh jemaah.
Selain fasilitas, Imas menilai Kemenhaj belum memiliki sistem pendampingan jemaah yang memadai. Padahal, kementerian harus memastikan petugas haji memiliki kompetensi dan jumlah yang cukup untuk melayani kelompok rentan.
Kualitas pelayanan bagi jemaah lansia juga harus setara. Keterbatasan fisik maupun ketergantungan pada bantuan orang lain tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan pelayanan yang lebih rendah.
Imas juga mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam laporan evaluasi penyelenggaraan haji. Kemenhaj tidak cukup hanya menyatakan bahwa pelayanan secara umum berjalan baik, tetapi juga harus memaparkan persoalan yang ditemukan, penyebabnya, langkah perbaikan, serta target penyelesaiannya.
“Alih-alih melakukan laporan evaluasi yang terbuka, Direktorat Informasi dan Komunikasi Kemenhaj cenderung antikritik dan membatasi diri atas masukan dan saran yang berkembang. Hal ini sangat disayangkan, apalagi kementerian ini adalah kementerian baru yang sudah sewajarnya harus pandai-pandai menyerap banyak masukan untuk meningkatkan kualitas informasi yang berkualitas soal pelayanan haji dan umrah,” ungkapnya.
Jangan Sampai Lansia Hanya Menjadi Objek Kebijakan
Ada satu hal yang harus menjadi perhatian dalam pembenahan penyelenggaraan haji Indonesia: jemaah lansia bukan sekadar kelompok yang harus dilayani karena keterbatasan fisiknya.
Mereka adalah warga negara yang telah menabung, menunggu, dan memperjuangkan kesempatan menunaikan ibadah haji selama bertahun-tahun.
- laman resmi kemenhaj.go.id
Bagi sebagian orang, keberangkatan ke Tanah Suci merupakan impian yang baru dapat diwujudkan pada usia senja. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan kesempatan tersebut tidak berubah menjadi perjalanan yang membahayakan keselamatan mereka.
Pelayanan kepada jemaah lansia juga tidak boleh hanya berorientasi pada belas kasihan. Mereka membutuhkan sistem yang menghormati martabat, kemandirian, dan hak untuk beribadah.
Jemaah lansia harus memperoleh kesempatan yang setara, bukan diperlakukan sebagai beban operasional penyelenggaraan haji. Di sinilah makna pelayanan haji yang humanis seharusnya diwujudkan.
Kemenhaj memiliki kesempatan untuk membangun model pelayanan yang lebih baik melalui pendekatan berbasis kebutuhan jemaah. Namun, perubahan tersebut membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi sistem lama, memperbaiki koordinasi, meningkatkan kompetensi petugas, dan menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama.
“Capaian indeks kepuasan 83,28 dan penurunan angka kematian patut diapresiasi. Akan tetapi, capaian itu harus menjadi titik awal pembenahan, bukan alasan untuk merasa bahwa seluruh persoalan telah terselesaikan,” ujarnya.
Pada akhirnya, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya ditentukan oleh jumlah jemaah yang berhasil diberangkatkan dan dipulangkan. Lebih dari itu, keberhasilan harus diukur dari kemampuan negara melindungi jemaah yang paling membutuhkan bantuan.
Bagi Kemenhaj, tantangan terbesar bukan sekadar menyelenggarakan haji secara lebih modern, melainkan memastikan modernisasi tersebut benar-benar dirasakan oleh jemaah.
Sebab, ukuran paling manusiawi dari keberhasilan pelayanan haji bukanlah kemegahan sistem yang dibangun pemerintah, melainkan kemampuan seorang jemaah berusia 80 atau 90 tahun untuk menjalankan ibadah dengan aman, mendapatkan pertolongan saat membutuhkan, dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.
“Haji ramah lansia seharusnya bukan sekadar program unggulan atau slogan tahunan Kemenhaj. Ia harus menjadi standar utama dalam seluruh kebijakan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia,” pungkasnya. (muu)