Dugaan Pelecehan Seksual oleh Oknum Partai Demokrat, Komnas Perempuan Layangkan Surat

Jakarta - Kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum kader berinisial DK, Komnas Perempuan mengirimkan surat ke Partai Demokrat (PD) untuk mempertanyakan perihal tuduhan tersebut. Komisioner Komnas Perempuan berharap, Partai Demokrat tak mengabaikan surat yang dilayangkan pihaknya, untuk mengusut perihal kekerasan seksual yang dilakukan oknum kader Partai Demokrat tersebut, apalagi PD salah satu partai yang mendukung UU kekerasan seksual. "Berharap Partai Demokrat selaku salah satu pendukung Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tak mengabaikan laporan terhadap anggota DPR berinisial DK ke Mabes Polri atas tuduhan dugaan kekerasan seksual," kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dalam keterangan diterima di Jakarta Minggu. Siti mengatakan Komnas Perempuan telah menerima pengaduan korban yang didampingi LBH APIK Jakarta. Peran Komnas Perempuan dalam hal ini kata Siti agar proses penanganan terhadap korban bisa maksimal dan hak-haknya tidak diabaikan. “Jangan sampai kasus ini tidak ditangani dengan baik. Artinya hak korban diabaikan itu jangan sampai,” kata dia. LBH APIK sendiri diketahui telah melaporkan DK ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan kekerasan seksual. Laporan itu teregistrasi dengan nomor: LI/35/VI/2022/Subdit V, 15 Juni 2022. Kasus tersebut saat ini telah resmi ditangani dalam proses penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: Sp.Lidik/793/VI/2022, Dittipidum pada 24 Juni 2022. Siti menjelaskan Partai Demokrat merupakan partai yang mendukung UU tindak pidana kekerasan seksual dan berkontribusi dalam upaya menghapus kekerasan seksual. “Kami tanya dulu ini sebenarnya pola penyelesaiannya seperti apa. Karena bagaimana pun itu harus sama-sama dijaga," kata Siti. Makhamah Kehormatan Dewan menurut Siti bisa menempuh dengan jemput bola untuk klarifikasi meski secara administratif dibutuhkan laporan korban. Hal itu lantaran menyangkut nama baik DPR. “Karena kalau menunggu laporan, korban itu juga memiliki kekhawatiran bagaimana memastikan kalau misalnya pemeriksaan di MKD itu tidak akan menghakimi atau bisa memenuhi rasa keadilan dia. Dan juga yang pertama adalah perlindungan terhadap korban,” kata Siti. Kuasa hukum DK Soleh menyangkal klienya telah melakukan pelecehan seksual seperti dituduhkan dan dilaporkan ke Mabes Polri. Dewan Kehormatan Partai Demokrat disebutnya telah mengklarifikasi peristiwa yang disebut terjadi pada 2018 lalu saat DK masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Jatim). (ant/mii)

Dugaan Pelecehan Seksual oleh Oknum Partai Demokrat, Komnas Perempuan Layangkan Surat

Berita Terkait

Korban Baru Laporkan Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Ndholo Kusumo Pati

Rumah Tangga Clara Shinta Kembali Jadi Sorotan, Dugaan Perselingkuhan Suami hingga Isu Datangi Kelab Malam Tanpa Hijab

Santriwati Korban Kiai Ashari Beri Pengakuan Lengkap: dari Suasana di Ponpes Pati hingga Jadi Target Siasat Pencabulan

LPSK Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, Korban Mulai Ajukan Perlindungan

Topik Terkait

Pelecehan Seksual

Partai Demokrat

Komnas Perempuan

Saksikan Juga

Rupiah Anjlok, DPR RI Panggil Bank Indonesia

Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Merah Putih, Menkop Sebut Bisa Jadi Motor Ekonomi

Relawan dan Jurnalis Indonesia Diculik Zionis Israel saat Perjalanan Sumud Flotilla

Eksklusif tvOne dari Selat Hormuz: 8 ABK Indonesia Bertahan di Tengah Memanasnya Konflik Iran-AS

Darurat Sampah, Energi Jadi Solusi

Kesiapan Fasilitas Tenda Arafah

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto