Bali – Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok Kerja Pertanian G20 atau Agriculture Ministers Meeting (AMM) yang digelar di Bali menggaris bawahi bahwa persoalan pangan adalah persoalan hak asasi manusia atau Human Rights.

“Persoalan tentang pangan adalah persoalan yang berkaitan dengan Human Rights. Kehadiran seluruh delegasi di sini menunjukkan komitmen kita semua untuk mengatasi ancaman krisis pangan global dan dukungan penuh kepada Presidensi G20 Indonesia,” kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Jimbaran, Bali, kemarin.

Tantangan global saat ini, mulai dari krisis perubahan iklim, pandemi Covid-19, serta diperparah oleh eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia, ungkap Syahrul, menuntut gerakan dan komitmen bersama seluruh negara-negara G20 untuk mengambil tindakan segera mendorong percepatan transformasi sistem pertanian dan pangan.

“Kita harus melakukan tindakan segera dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, untuk mendorong percepatan transformasi sistem pertanian dan pangan menjadi lebih efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan serta memastikan produksi pangan, gizi, dan lingkungan yang lebih baik, tidak ada yang terlewatkan dan tertinggal,” jelas Syahrul.

Syahrul menegaskan bahwa pertemuan ini akan fokus mendiskusikan tiga isu prioritas.

Pertama, Mempromosikan Sistem Pertanian dan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan.

Kedua, Mempromosikan Perdagangan Pertanian yang Terbuka, Adil, Dapat Diprediksi, Transparan, dan Non-Diskriminatif untuk Memastikan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan untuk Semua.