Jakarta - Desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet semakin menguat. Salah satunya muncul dari partai berlambang banteng PDI Perjuangan. Dua menteri yang disorot diantaranya Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Tekanan tersebut salah satunya dari Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat yang mendesak Presiden Jokowi. Menurut PDIP, dua menteri itu tak mendukung janji Jokowi. Salah satunya mengenai ketahanan pangan.

Menanggapi hal itu, Politikus NasDem, Irma Suryani Chaniago bilang jika soal reshuffle itu adalah hak preogrativ Presiden dan PDIP maupun Djarot sebaiknya jangan asal bunyi (asbun).

Irma menuturkan, jika dua menteri partai dari NasDem adalah orang-orang berprestasi 

"Reshufle adalah hak prerogative presiden, sebaiknya Djarot atau PDIP sekalipun jangan asbun! Karena faktanya 2 Menteri Nasdem yang dminta di evaluasi adalah menteri punya prestasi!," kata Irma kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12/2022). 

Ia menjelaskan, Siti Nurbaya Bakar adalah Menteri Kehutanan dengan segudang prestasi. Irma pun meminta semua pihak untuk buka mata, diera kepemimpinan Siti kebakaran hutan jarang terjadi bahkan bisa dibilang hutan aman dan udara bebas dari kabut asap. 

Belum lagi, bagaimana penanaman mangrove masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi, lalu coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas. Belum lagi sanksi-sanksi dikenakan terhadap para pelanggar ketentuan penerintah terkait penggunaan lahan dan lain sebagainya. 

"Memang ada Menteri LHK yang kinerjanya sebaik beliau selama ini ? Jutaan ha selama ini hutan lepas ketangan orang-orang hanya menguntungkan oknum-oknum pemerintah dan swasta. Dan ditangan Siti Nurbaya, pengelolaan lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi PDIP maupun Syaiful Djarot sebaiknya tidak Asbun!," tegas Irma. 

Lebih jauh lagi Anggota Komisi IX DPR ini bicara tentang Mentan, Syahrul Yasin Limpo dimana ada kementerian yang tumbuh di era pendemi kecuali Kementerian Pertanian. Terlebih, soal tuduhan import beras yang dianggap Irma menuduh tanpa ada data yang jelas.