Kisah Yusuf untuk Nikel Indonesia

Pasar merespon positif terhadap kebijakan tersebut. Harga rata-rata nikel periode Januari-Juli 2026 mencapai US$ 17.600, naik 16 persen dibandingkan rata-rata tahun 2025. Nilai ekspor nikel (dalam logam nikel) dan turunannya naik 15 persen menjadi US$ 22,2 miliar periode Januari-Juli 2026, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meskipun volume (dalam logam nikel) turun 4-5 persen. 

Pengendalian RKAB nikel juga diikuti dengan menyempitnya diskon harga nickel pig iron (NPI) dan mixed hydroxide precipitate (MHP), dua produk utama ekspor nikel Indonesia, terhadap harga nikel LME. Pada 2024, diskon NPI dan MHP terhadap LME masing-masing adalah 30 persen dan 23 persen, lalu turun menjadi 21 persen dan 10 persen pada periode Januari-Juli 2026. Produk ekspor nikel Indonesia kini dihargai lebih tinggi oleh pasar. Tujuan pengendalian RKAB ini bukan untuk menaikkan harga, melainkan agar produksi sesuai kebutuhan pasar. Harga adalah fungsi keseimbangan antara suplai dan permintaan.

Bercermin pada Tiongkok

Tiongkok juga mengalami masalah oversuplai. Pada Juli 2025, Pemerintah Tiongkok mengumumkan kampanye anti-involusi. Involusi (neijuan) berarti perlombaan meningkatkan produksi tanpa menghasilkan imbal hasil yang sepadan. Di sektor baja dan panel surya, ekspansi produksi perusahaan-perusahaan Tiongkok menjadikan pasar kelebihan pasokan, sehingga banyak perusahaan menjual produknya di bawah biaya produksi. Implementasi ini tidak mudah karena Pemerintah Tiongkok tidak bisa memaksa perusahaan swasta untuk menurunkan produksinya. Namun, dalam kasus nikel di Indonesia, Kementerian ESDM memiliki instrumen RKAB untuk mengendalikan produksi. 

Kekhawatiran pengendalian RKAB menurunkan profitabilitas smelter juga belum terbukti. Setidaknya berdasarkan laporan dua perusahaan smelter yang tercatat di bursa, Nickel Industries dan Merdeka Battery Materials, persentase pertumbuhan laba per ton sebelum depresiasi, pajak dan beban bunga untuk produk NPI dan MHP pada semester satu 2026 mencapai dua digit dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Salah satu perusahaan tersebut juga terafiliasi dengan produsen NPI terbesar di dunia.

Pengendalian RKAB juga perlu diikuti dengan transparansi dan tata kelola yang baik, terutama kriteria yang jelas mengenai alokasi kuota untuk perusahaan tambang, agar kuota tidak menjadi sumber rente yang dapat mengurangi kredibilitas kebijakan.