Solusi Passportgate, RUU Kewarganegaraan Target Rampung Tahun Ini demi Keamanan Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia di Liga Eropa

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah terus bergerak cepat untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat rampung pada tahun ini.

Langkah strategis tersebut diambil guna memastikan tidak ada lagi kendala administratif yang menghambat karier para penggawa Garuda. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas status hukum para atlet diaspora.

Kebijakan ini juga menjadi respons nyata untuk mengakhiri polemik kewarganegaraan yang sempat menimpa sejumlah pemain keturunan di Eropa. Isu “Passportgate” yang mencuat belakangan ini memicu kekhawatiran terkait legalitas pemain saat membela klub, khususnya di Liga Belanda.

Kepastian hukum melalui RUU terbaru ini diharapkan menjadi solusi permanen atas kegelisahan para pemain. Dengan regulasi yang lebih jelas, para atlet diharapkan dapat lebih fokus mengembangkan karier tanpa dibayangi persoalan administratif.

“Pemerintah sedang menyusun dan menyelesaikan finalisasi RUU-nya. Tentu nanti kami mendengar semua masukan, termasuk dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, terkait pengaturan kewarganegaraan,” kata Supratman dalam konferensi pers di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian akan terus diperkuat demi menyempurnakan draf aturan tersebut. Saat ini, pembahasan RUU berlangsung intensif bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sebelumnya, empat pemain Timnas Indonesia yakni Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Dean James, dan Tim Geypens sempat terseret polemik paspor. Ketidaksesuaian dokumen naturalisasi berdampak pada izin kerja dan status mereka di kompetisi Eropa.

Kondisi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi regulasi. Tujuannya jelas, agar para pemain tidak lagi dirugikan secara profesional di level klub.

Pemerintah juga menyadari bahwa diplomasi olahraga harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem hukum nasional. Supratman menilai keamanan status kewarganegaraan menjadi fondasi penting bagi atlet untuk berprestasi.

Hal ini sejalan dengan visi besar PSSI dalam membangun tim nasional yang kompetitif di kancah internasional. Stabilitas administrasi dinilai akan berdampak langsung pada performa pemain di lapangan.