Selain Berunjuk Rasa di Kantor DPRD, Buruh Blokir Jalan Utama Penghubung Garut-Bandung | tvOne
Garut, Jawa Barat – Buruh-buruh pabrik di Garut, Jawa Barat mogok kerja untuk berunjuk rasa ke gedung DPRD Garut dan memblokade jalan utama yang menghubungkan Garut-Bandung. Demonstrasi dimulai sejak pagi dan berlanjut sampai siang, Rabu, 7 Oktober 2020.
Massa menggelar aksinya di depan PT Changsing Reksa Jaya, di Jalan Raya Garut-Bandung, Kecamatan Leles. Mereka menutup jalan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung serta sebaliknya. Para buruh menggelar aksi mogok massal di tempat ini. Blokade jalan ini merupakan bentuk protes massa terhadap wakil rakyat di DPR RI. Karena menurut pendemo, ada sejumlah pasal yang dianggap tidak berpihak pada pekerja.
Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Garut, Gungun Gunadi menegaskan bahwa buruh menuntut Omnibus Law dibatalkan.
Akibat aksi ini, lalu lintas Garut-Bandung via Leles lumpuh. Polisi pun terpaksa melakukan rekayasa lantas dengan mengalihkan arus kendaraan.
"Kita melakukan rekayasa jalan dengan mengalihkan jalur kendaraan ke Lingkar Leles," kata Kasat Lantas Polres Garut, Ajun Komisaris Polisi Asep Nugraha.
Unjuk rasa di Garut berlangsung di dua titik. Yakni di Jalan Leles serta di depan kantor DPRD. Massa yang berdemo di Leles merupakan buruh yang tergabung dalam KASBI. Sedangkan pengunjuk rasa yang berkumpul di depan DPRD merupakan buruh dari berbagai pabrik di Garut. TNI dan Polri menjaga ketat kedua lokasi ini untuk mencegah terjadinya kericuhan.
Meskipun ada ribuan buruh turun ke jalan dan ikut dalam aksi ini, unjuk rasa berlangsung damai. Para pendemo menuntut DPR RI membatalkan Undang-undang Cipta Kerja karena dianggap mengebiri hak-hak buruh dan merugikan mereka.
Demonstrasi hari ini belum melibatkan seluruh buruh yang ada di Garut. Masih ada sebagian pekerja yang tetap beraktivitas di pabrik. Rencananya unjuk rasa besar-besaran akan berlangsung esok, dan bakal dihadiri seluruh buruh yang ada di Garut. (act)
(Lihat juga: "BAK PENCURI DIMALAM HARI" ANGGOTA DPR F-DEMOKRAT PERTANYAKAN PENGESAHAN UU CIPTAKER)