TPP Dipangkas, Ribuan PNS Luapkan Amarah | tvOne
Tidore Kepulauan, Maluku Utara – Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara, meluapkan amarahnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tikep karena memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Mereka menyampaikan protes kepada Pemerintah Kota dan Anggota DPRD, meminta TPP dikembalikan sesuai dengan angka yang diajukan di awal oleh Pemkot ke Tim Badan Anggaran DPRD, yakni Rp75 miliar.
“Skema usulan TPP sebelumnya adalah di angka 75 miliar setelah pembahasan Banggar dan TAPD terjadi penurunan angka sebesar 26 miliar saja. Nah, di angka 26 miliar ini kalau itu terdistribusi sampai ke level staf di ASN, masing-masing staf bisa mendapatkan sekitar 300-500 ribu per bulan. Tentu ini tidak sebanding dengan kinerja. Harapan kita untuk dapat meningkatkan kinerja ASN sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat,” kata seorang PNS Pemkot Tidore, M Hafidz Ismail.
Kabar mengenai turunnya TPP ini membuat PNS mogok kerja dan memilih demo. Apalagi tahun 2021 merupakan tahun pertama mereka mendapat TPP.
Demonstrasi yang berlangsung pada Senin, 12 Oktober 2020 ini awalnya berlangsung di kantor wali kota. Massa kemudian bergeser menuju kantor DPRD. Ketika tiba di tempat kerja anggota dewan, PNS mendesak DPRD menetapkan TPP sesuai usulan semula, Rp75 miliar. Ketika bertemu dengan wakil rakyat di aula kantor DPRD, PNS mengungkapkan jika TPP hanya Rp26 miliar, maka pendapatan yang mereka terima tergolong kecil.
Ketua DPRD Tikep Ahmad Ishak membenarkan bahwa rancangan semula memang di angka Rp75 miliar. Namun ketika tiba di pembahasan menjadi Rp60 miliar bila target pendapatan mencapai Rp800 miliar. Namun menurut Ahmad, dalam perjalanannya dana transfer mengalami penurunan yang berdampak pada target pendapatan. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian belanja, termasuk TPP. Itu sebabnya Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati di angka Rp26 miliar. Ahmad mengatakan kondisi keuangan daerah membuat mereka tak bisa berbuat banyak, sehingga tak mampu mengakomodasi tuntutan PNS. Ahmad kemudian menututp pertemuan sebelum ada titik temu dengan para PNS.
Para pegawai Pemkot Tikep ini bereaksi. Mereka meluapkan kemarahannya dan nyaris terjadi baku pukul antara massa dengan sejumlah anggota DPRD yang hadir. Petugas keamanan terpaksa memindahkan semua anggota DPRD keluar ruangan, di tengah kemarahan para PNS yang hendak menghajar mereka. (act)