Soal Jumlah Halaman UU Ciptaker, DPR: Jumlah Halaman Berubah Karena Perubahan Ukuran Kertas | tvOne

Jakarta,- Simpang siur jumlah halaman dalam draft Uncang uncang Cipta Kerja menjadi perdebatan publik. Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjelaskan jumlah halaman UU Cipta Kerja yang resmi berjumlah 812 halaman.

“Setelah dilakukan pengetikan secara final berdasarkan legal drafter yang ditentukan dalam kesekjenan dan mekanisme, total jumlah kertas halaman hanya 812 halaman. Berikut undang undang dan penjelasan undang undang cipta kerja. Kalau hanya undang undang cipta kerja saja hanya 488 halaman, ditambah penjelasan menjadi 812 halaman,” papar Azis.

Azis juga menyatakan bahwa sejak disahkan pada 5 oktober lalu, Kesekjenan DPR melakukan perbaikan dan penyesuaian teknis terhadap naskah undang-undang. Salah satunya adalah pengaturan kertas yang semula a-4 menjadi legal.

 “Proses di Baleg menggunakan kertas biasa. Saat masuk di tingkat dua, menggunakan legal paper yang sudah menjadi syarat ketentuan dalam undang undang,” lanjutnya.

Berdasarkan tata tertib DPR, setelah disahkan dalam paripurna DPR, undang undang tersebut harus diserahkan kepada presiden paling lambat tujuh hari kerja sejak disahkan. “Sehingga tenggang waktu penyampaian uu cipta kerja jatuh pada tanggal 14 oktober pukul 00.00 WIB. Setelah diserahkan kepada presiden, maka secara resmi undang undang ini resmi milik publik,” kata Azis.

Azis juga memaparkan bahwa penyusunan undang undang cipta kerja telah melalui sejumlah tahapan penyusunan undang undang. Termasuk rapat rapat dengan berbagai pihak.

“Rapat dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh buruh, ada 89 kali pertemuan, baik secara fisik maupun virtual. Data, rekaman pembicaraan, semua akan dilampirkan ke pemerintah (bersamaan dengan penyerahan undan undang), kata Azis.

Selain itu, penyusunan undang undang Cipta Kerja juga telah melalui pembahasan yang diikuti oleh Sembilan fraksi di DPR. “Proses rapat kerja, dari 9 fraksi memasukkan daftar invetaris masalah. 9 fraksi menyampaikan pendapat, baik di rapat kerja, maupun di rapat panitia kerja, dan rapat tim sinkronisasi. Sehingga 9 fraksi dalam pembahasan dari rapat kerja sampai rapat tingkat satu,” lanjutnya.

Sebelumnya sempat beredar sejumlah versi draft Rancangan UU Cipta Kerja di masyarakat. Ada yang hanya kurang dari 800 halaman, ada pula yang draft yang lebih dari 1.000 halaman. Hal ini pun sempat mengundang kecurigaan publik mengenai adanya dugaan penyelundupan pasal dalam undang undang tersebut. (ito)

(Lihat Juga: Perusuh demo UU Ciptaker 80 persennya adalah pelajar sekolah)