Walk Out Massal Terjadi dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Saat Fraksi PSI Bicara | tvOne
Jakarta – Aksi walk out atau keluar ruangan terjadi dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Desember 2020. Aksi meninggalkan ruang rapat itu terjadi saat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan berbicara mengenai pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Aksi ini diawali oleh protes yang disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Jamaludin.
Saat PSI membacakan pandangannya, Jamaludin menyela.
“Berhubung beberapa waktu yang lalu saudara kita dari PSI sudah tidak konsisten, tidak sesuai antara Fraksi dengan pimpinan di partai, saya minta sebelum PSI membacakan agar ada mandat yang diberikan oleh partainya supaya tidak terjadi lagi apa yang sudah disepakati tidak diakui oleh partainya. Kalau memang iya (tidak ada mandat) saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya keluar!,” katanya keras.
Ancaman Jamaludin untuk walk out diamini oleh seluruh peserta rapat paripurna. Mereka semua, kecuali anggota fraksi PSI, keluar ruangan. Ada sekitar 50 peserta rapat yang meninggalkan tempat rapat.
Walau tidak ada peserta rapat yang mau mendengarkan pandangannya, PSI tetap membacakan pandangan tersebut yang hanya didengarkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang hadir secara virtual dalam rapat itu.
Setelah Fraksi PSI selesai berbicara, para peserta rapat yang sebelumnya walk out, kembali masuk ke dalam ruangan. Rapat pun dilanjutkan.
Jamaludin mengungkapkan alasannya melakukan walk out.
“Saya tidak mau mereka tanpa mandat partainya melakukan sesuatu di sini, karena nanti bisa saja yang mereka lakukan, mereka katakan, kembali diulas di partainya dan dimentahkan, dianggap tidak ada,” kata Jamaludin di Gedung DPRD DKI Jakarta usai melakukan walk out.
Jamaludin mengaku tak menyukai inkonsistensi Fraksi PSI, terutama ketika membahas Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Dia juga menyayangkan PSI yang hanya berani membuka pandangannya di media massa, di mana seharusnya anggota dewan menyampaikan hal itu di agenda paripurna.
“Bantah-bantahan lagi di media. Kalau gentle jangan di media, orangnya temuin, datengin, berkelahi saya siap. Karena apa, saya gak suka dibilang rampok di media,” ujar Jamaludin. (act)
Lihat juga: TSAMARA: APAKAH PANTAS KENAIKAN GAJI INI DIBERIKAN KEPADA DPRD DKI, KETIKA RAKYAT KESULITAN?