Polemik Impor Beras Jelang Panen Raya, Ombudsman Periksa Data BPS | tvOne
Jakarta – Polemik impor beras di saat petani bersiap memanen padinya kembali bergulir di masyarakat. Menteri perdagangan Muhammad Lutfi berdalih keputusan import harus diambil untuk menjaga stabilitas pangan nasional menjelang masuknya bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Namun Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah menunda rencana pelaksanaan impor beras, menunggu hingga petani panen raya.
Rencana pemerintah kembali melakukan impor beras terus menuai polemik. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersikukuh kondisi cadangan beras nasional untuk menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri masih belum aman.
Berdasarkan perhitungannya, selain menjaga stabilitas kebutuhan pokok, impor beras dilakukan karena proses pengolahan beras petani di masa panen ini membutuhkan waktu. Mendag juga beralasan stok BULOG saat ini paling rendah dalam sejarah. Bahkan Lutfi siap melepas jabatannya jika keputusan soal impor beras terbukti salah. Adapun impor yang dimaksud adalah kebijakan impor sebagai pemenuhan stok di Bulog untuk berjaga-jaga.
“Jadi hitungan saya stok akhir Bulog yang 800 ribu, dikurangi stok impor 300 ribu ton. Berarti stok itu tidak mencapai 500 ribu ton, ini yang paling rendah dalam sejarah Bulog," ujar Lutfi.
Mendag menegaskan bila pengadaan Bulog di dalam masa panen berjalan baik, maka Mendag tidak masalah untuk tidak impor beras. "Jadi anda bisa tahu bagaimana rasanya hati saya. Kalau pengadaan Bulog di dalam masa panen ini berjalan dengan baik, saya tidak masalah kita tidak impor selama stok Bulog mencapai satu juta," tegas Mendag Lutfi.
Sementara itu, Ombudsman RI meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan rapat koordinasi terbatas untuk menunda keputusan pelaksanaan impor beras sebanyak 1 juta ton.
Anggota Ombusdman Yeka Hendra Fatika mengatakan ketersediaan stok beras dalam negeri dinilai masih mencukupi sehingga tidak memerlukan impor beras selama beberapa waktu ke depan.
"Ombudsman RI menyatakan meminta Kementerian Perekonomian untuk melaksanakan rakortas menunda keputusan impor beras, bukan menunda pelaksanaan, hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan Perum Bulog paling tidak sampai awal Mei," kata Yeka.
Ombudsman menghimpun data dari Badan Pusat Statistik dan juga Kementerian Perdagangan yang menunjukkan bahwa stok beras di dalam negeri masih aman dan mencukupi sehingga tidak memerlukan impor.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, stok beras di gudang Perum Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan cadangan beras pemerintah (CBP), dan 23,7 ribu ton beras komersil.
Dari jumlah stok CBP yang ada, terdapat stok beras turun mutu sebanyak 400 ribu ton, yang berasal dari pengadaan dalam negeri di periode 2018-2109 dan importasi pada tahun 2018. Sehingga stok beras yang layak konsumsi kurang dari 500 ribu ton di gudang Bulog. Jumlah tersebut sekitar 20 persen dari kebutuhan beras rata-rata tiap bulan. (ito/ant)
(Lihat juga:Ridwan Kamil dan petani satu suara tolak impor beras)