Ridwan Kamil & Petani Satu Suara Tolak Impor Beras | tvOne Minute

Bandung, Klik Disini - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menunda impor beras karena menurutnya impor berpotensi membuat harga beras lokal turun, sehingga mengancam kesejahteraan petani, apalagi, dalam waktu dekat, akan ada panen raya. "Usul Jabar ke pemerintah pusat lebih baik menunda impor beras," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil usai menyerap aspirasi perwakilan petani di 27 kabupaten/kota secara virtual di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17 Maret 2021).

Emil menuturkan, impor dapat dilakukan ketika stok beras dalam negeri defisit. Namun, saat ini, stok beras masih melimpah, terutama di Jabar yang kini dalam kondisi surplus. "Kalau posisinya kita krisis beras, saya kira impor masuk akal, tapi kami surplus," tuturnya.

Menurut Emil, dirinya tidak ingin kebijakan impor beras mengancam kesejahteraan petani. Oleh karena itu, diperlukan manajemen waktu yang lebih matang terkait impor beras.

Selain itu, Emil mengatakan, bahwa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Cirebon berharap impor beras tidak dilakukan saat menjelang panen raya. "Tadi petani Cirebon curhat awalnya Bulog yang biasa membeli 120 ribu ton sekarang turun jadi 21 ribu ton," ujarnya.

Solusinya, lanjut Emil, ketimbang impor beras, ada baiknya membeli beras dari petani Jabar yang kini stoknya masih melimpah. Hingga April mendatang, stok beras Jabar surplus 320 ribu ton. "Beras kita masih suprlus 320 ribu ton sampai bulan April, ini sudah berlebih banyak sekali. Jadi dari pada impor beras mending beli beras Jabar yang melimpah," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan M Lutfi menegaskan, tidak ada niat pemerintah untuk menurunkan harga petani terutama saat sedang panen raya. Sebagai contoh, katanya, harga gabah kering petani tidak diturunkan.

Mendag berpendapat, pemerintah melakukan impor beras untuk mengantisipasi kelangkaan atau kenaikan harga tidak terjadi di saat pandemi ini. Ia juga menuturkan, beras impor tidak akan digelontorkan ke pasar saat panen raya sekitar April 2021, tetapi untuk disimpan dan digunakan guna menambah iron stock.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (15/3/2021), mengaku kesulitan menyalurkan beras yang ada di gudang apabila harus mengimpor lagi satu juta ton sesuai direncanakan pemerintah. Budi melaporkan, persediaan beras per 14 Maret 2021 di gudang Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) dan 23.708 ton beras komersial.

Dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, Dirut Bulog mengungkapkan terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebesar 1.785.450 ton. Pada Maret 2020, lanjutnya, beras impor tahun 2018 itu masih tersisa sekitar 900 ribu ton.

Beras tersebut kemudian disalurkan untuk bantuan sosial Kementerian Sosial dan bantuan langsung dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi sekitar 450 ribu ton dari alokasi 900 ribu ton. Hingga kini ada sisa sebanyak 275.811 ton beras impor tahun 2018 yang masih tersimpan di gudang Bulog dengan 106.642 ton di antaranya sudah mengalami turun mutu. (ari/ant)

(Lihat juga Hendak Menyuplai Makanan, Satu Anggota KKB Diringkus Tim Gabungan TNI Polri)