Lebih dari 30 Juta Rakyat Iran Mendaftar Jadi Relawan Perang | AKIP tvOne
Jakarta, tvOnenews.com - Kondisi di Iran dilaporkan masih belum menunjukkan perubahan signifikan meski masa gencatan senjata diperpanjang.
Warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Teheran menyebut situasi relatif stabil namun diwarnai mobilisasi massa dan peningkatan semangat publik mendukung pemerintah.
Menurutnya, usai pengumuman gencatan senjata, masyarakat di sejumlah titik di Teheran menggelar aksi pawai yang bahkan dilakukan pada siang hari, berbeda dari biasanya yang berlangsung malam hari.
Dalam kegiatan tersebut, warga juga melaksanakan salat istighasah serta menunjukkan dukungan terhadap kekuatan militer negara, termasuk dengan dipamerkannya rudal di ruang publik.
Ia mengungkapkan, dukungan masyarakat terhadap pemerintah cukup tinggi. Bahkan, lebih dari 30 juta warga disebut telah mendaftarkan diri sebagai relawan jika konflik kembali memanas. Hal ini mencerminkan kesiapan publik menghadapi kemungkinan eskalasi lanjutan.
Pernyataan serupa juga datang dari Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) yang menegaskan kesiapan menghadapi konflik kapan saja. Dalam peringatan hari jadi IRGC pada 22 April 2026, lembaga tersebut mengklaim telah melakukan sekitar 100 gelombang operasi militer menggunakan rudal dan drone yang disebut berdampak signifikan terhadap infrastruktur lawan.
IRGC juga menyatakan bahwa dukungan publik yang berlangsung selama lebih dari 50 hari menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi Iran. Mereka menilai tekanan militer yang dilakukan telah memaksa pihak lawan mempertimbangkan gencatan senjata.
Di sisi lain, pemerintah Iran dipastikan tidak akan melanjutkan perundingan dengan Amerika Serikat.
Keputusan tersebut diambil karena Iran menilai tidak ada kesepahaman yang menguntungkan, dan tawaran yang diajukan dinilai hanya berpihak pada kepentingan Amerika.
Sementara itu, dari Eropa, WNI yang tinggal di Inggris, menggambarkan opini publik yang terbelah. Sebagian masyarakat menolak perang dan mendorong jalur diplomasi, namun ada pula yang tetap mendukung kebijakan Barat.
Ia juga menyoroti kekhawatiran terkait dampak geopolitik, khususnya jika ketegangan di Selat Hormuz terus berlanjut. Jalur tersebut diketahui menjadi salah satu rute utama distribusi energi dunia, sehingga gangguan di kawasan ini berpotensi memicu krisis pasokan di Eropa.
Menurutnya, meski pemerintah Inggris menyatakan fokus pada pengamanan jalur pelayaran, langkah tersebut tetap berisiko memicu persepsi keterlibatan lebih jauh dalam konflik.