Pemerintah Minta Swasta Segera Bayar THR Untuk Mendorong Konsumsi Masyarakat | tvOne

Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah mendorong peningkatan konsumsi. Dalam keterangan pers, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan menempuh sejumlah upaya untuk meningkatkan sisi demand. 

Pemerintah meminta kepada pelaku usaha khususnya swasta untuk segera membayar tunjangan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan dalam rangka mendorong konsumsi menjelang lebaran. Sebab, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah stimulus untuk membantu usaha selama pandemi.

Adapun estimasi pembayaran selama THR yang bisa masuk ke pasar mencapai Rp 515 triliun.

“Yang pertama untuk mendorong konsumsi jelang lebaran adalah pemberian THR kepada karyawan,” ujar Airlangga dalam keterangan persnya.

Airlangga pun meminta kepada pihak swasta untuk membayarkan THR mengingat berbagai kegiatan telah meningkat. “Pemerintah juga mendorong agar perusahaan-perusahaan itu bisa membayarkan THR karena pemerintah telah memberikan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan jika penjualan kendaraan pada bulan Maret meningkat sebesar 143 persen kemudian PPn ditanggung pemerintah ini mengakibatkan kenaikan penjualan di bulan Maret.

Dalam rangka meningkatkan konsumsi pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial berupa beras serta percepatan sosial. Khusus bagi pemilik cafe dan restoran akan mendapatkan kredit melalui skema Kredit Usaha Rakyat dan Subsidi Bunga.

Terobosan lainnya adalah penyelenggaraan Program Hari Belanja Online Nasional di akhir Ramadhan atau Harbolnas Ramadhan, yang berlangsung selama lima hari pada H-10 sampai H-6 Idul Fitri.

"Kegiatan ini bekerjasama dengan asosiasi, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan para pelaku logistik lokal," kata Airlangga. Ia memastikan pemerintah siap memberikan subsidi biaya untuk ongkos kirim (ongkir) gratis, terutama untuk pembelian produk lokal dan produksi UMKM dalam negeri.

Airlangga mengatakan semua kebijakan ini akan bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selama Ramadhan dan Lebaran yang dilalui dengan adanya larangan mudik. "Diharapkan kebijakan ini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021," katanya.

Berdasarkan perkiraan, agar ekonomi bisa kembali ke level pertumbuhan pra-COVID-19 sebesar 5 persen pada akhir tahun, maka ekonomi harus tumbuh 6,7 persen di triwulan II-2021. Apabila pertumbuhan triwulan II-2021 tidak mencapai 6,7 persen, maka pertumbuhan ekonomi 5 persen di tahun 2021 tidak tercapai, mengingat ekonomi triwulan I masih tumbuh negatif. (adh/ant)

Lihat juga: Sejumlah Pengusaha Curhat Minta Dilibatkan dalam Penetapan Tarif Royalti Lagu