Pekerjaan Rumah Besar Usai Tragedi Kereta di Bekasi Timur

Jakarta, tvOnenews.com - Rangkaian kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, dan Grobogan, Jawa Tengah memicu desakan perbaikan menyeluruh pada sistem transportasi perkeretaapian nasional. 

DPR, pemerintah, dan pengamat transportasi menilai tragedi tersebut harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran, mulai dari infrastruktur, teknologi, hingga budaya keselamatan masyarakat.

Dalam dialog yang membahas kecelakaan kereta api tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Saiful Huda menegaskan perlunya langkah konkret untuk menghapus perlintasan sebidang di jalur padat seperti Jabodetabek. 

Menurutnya, solusi yang paling realistis adalah pembangunan flyover atau underpass agar jalur kereta tidak lagi beririsan langsung dengan kendaraan umum.

Selain itu, DPR juga mendorong percepatan proyek double-double track atau jalur ganda terpisah antara kereta jarak jauh dan KRL komuter. Pemisahan jalur dinilai mendesak karena tingginya kepadatan lalu lintas kereta di kawasan Jabodetabek.

Saiful menyebut DPR telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan, termasuk menaiki KRL rute Bekasi-Jakarta untuk melihat langsung kondisi operasional dan mengevaluasi kebutuhan perbaikan sistem ke depan.

Sementara itu, Plt Deputi Bakom Republik Indonesia Fahd Pahdepie mengatakan tragedi di Bekasi Timur tidak bisa hanya dipandang sebagai kesalahan individu, melainkan persoalan sistemik yang memerlukan pembenahan menyeluruh. 

Pemerintah menyerahkan proses investigasi kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) guna mengetahui penyebab utama kecelakaan dan menentukan langkah perbaikan jangka panjang.

Menurutnya, Presiden telah memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut, termasuk memerintahkan percepatan pembangunan flyover di Bekasi Timur yang dikenal sebagai salah satu titik perlintasan tersibuk di Pulau Jawa.

Pemerintah juga disebut telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk penanganan sekitar 1.800 perlintasan sebidang di Pulau Jawa.

Fahd mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2025, jumlah penumpang KRL Jabodetabek mencapai lebih dari 349 juta orang dengan rata-rata hampir satu juta penumpang per hari. 

Karena itu, perbaikan sistem transportasi kereta dinilai menjadi kebutuhan mendesak yang menyangkut keselamatan masyarakat luas.

Di sisi lain, pengamat transportasi Darmaningtyas menilai persoalan utama bukan hanya pada kecelakaan itu sendiri, tetapi juga lemahnya manajemen risiko dan pemeliharaan sistem perkeretaapian. 

Ia menyoroti kemungkinan adanya gangguan pada sistem persinyalan yang perlu diusut melalui audit total terhadap manajemen PT KAI.

Menurut Darmaningtyas, teknologi perkeretaapian sebenarnya sudah berkembang pesat, termasuk perangkat pendeteksi kondisi jalur beberapa kilometer di depan kereta yang dapat membantu masinis mengantisipasi bahaya lebih dini. 

Ia juga mengusulkan pengurangan kecepatan kereta saat melintasi area stasiun untuk meminimalkan tingkat fatalitas apabila terjadi gangguan.

Selain itu, ia menilai masalah perlintasan sebidang selama ini sulit diselesaikan karena banyak jalur dibuka secara swadaya oleh masyarakat atau pengembang perumahan tanpa fasilitas penyeberangan yang memadai. 

Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan soal pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan flyover maupun underpass.

Darmaningtyas juga menyoroti rendahnya budaya keselamatan masyarakat. Ia menyebut banyak pengendara masih nekat menerobos palang pintu meski alarm telah berbunyi. 

Menurutnya, Indonesia belum memiliki kultur keselamatan yang kuat sehingga edukasi sejak usia dini menjadi sangat penting.

Ia mengusulkan pendidikan keselamatan lalu lintas dan transportasi dimasukkan dalam kurikulum sekolah, mencontoh Jepang yang mengajarkan etika dan disiplin sejak taman kanak-kanak.

Senada dengan itu, pemerintah dan DPR menilai peningkatan kesadaran publik menjadi faktor penting untuk mencegah kecelakaan serupa terulang. 

Selain pembenahan infrastruktur dan teknologi, masyarakat diminta lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan bersama saat menggunakan transportasi publik.

DPR memastikan akan mengawal seluruh rekomendasi perbaikan, termasuk soal anggaran keselamatan transportasi. Menurut Saiful Huda, tidak boleh ada alasan keterbatasan dana untuk menunda penguatan sistem keselamatan perkeretaapian nasional.