Moeldoko Bantah Isu Taman Mini Akan Dikelola Yayasan Milik Jokowi | tvOne

Jakarta, Klik Disini - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah spekulasi yang menyebutkan bahwa keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII). “Itu pemikiran primitif," kata Moeldoko saat menggelar konferensi pers di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (9 April 2021).

Ia menegaskan, sampai sejauh ini Presiden Jokowi tidak pernah berencana membuat yayasan baru untuk mengelola TMII. Melalui penjelasan ini, Moeldoko berharap tak ada lagi informasi simpang siur terkait pengelolaan TMII. "Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Pak Presiden sama sekali gak berpikir seperti itu," ujarnya.

Rencananya pemerintah akan mempercayakan pengelolaan TMII ke depan kepada BUMN pariwisata. Terkait hal tersebut pemerintah telah membentuk tim transisi yang akan merancang pengelolaan TMII sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa. Tim ini diberi waktu tiga bulan untuk memperbaiki pengelolaan TMII.

Saat ini Pemerintah pun telah melakukan pendampingan dan melihat lebih dalam tata kelola ‘miniatur Indonesia’ itu. Beberapa pihak yang terlibat adalah Faktultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari situ, kata Moeldoko, setidaknya ada tiga hal yang menjadi “assessment”, di antaranya TMII perlu dikelola dengan pendekatan swasta, kerja sama dengan Pemerintah, atau Badan Layanan Umum (BLU).

BPKP pun telah mengaudit perkembangan TMII dan meminta Kementerian Sekretaris Negara untuk menangani persoalan yang ada. “Seiring dengan perkembangan wisata yang semakin baik, TMII harus jadi tempat dengan nilai ekonomi, sosial budaya, dan beragam nilai lainnya,” kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, tim transisi akan bekerja selama tiga bulan untuk memindahkan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). "Nanti tim transisi akan bekerja tiga bulan, salah satu opsi ke depan yang akan mengelola itu di antaranya BUMN bidang pariwisata," katanya.

Pengambilalihan TMII oleh negara berlandaskan perlunya ada perbaikan dalam hal pengelolaan. Terlebih, selama ini Pemerintah melihat adanya kerugian dari waktu ke waktu yang dialami Yayasan Harapan Kita. Nilainya, kata Moeldoko, mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar pertahun.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga sudah menegaskan pernyataan serupa. Pratikno bilang, dengan dikelola oleh BUMN, menurut Pratikno, TMII berada di tangan yang tepat agar dapat memberikan kontribusi pada kas negara. (ari/ant)