Pengamat Politik: Ada Rapor Biru dan Rapor Merah di 2 Tahun Jokowi-Ma\'ruf

Jakarta - Setiap tahun pemerintah Indonesia merilis laporan kinerja. Untuk tahun 2021 ini, tema laporan kinerja yang dikeluarkan pemerintah adalah "Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh."

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro mengungkapkan secara garis besar laporan ini berisi hasil kerja keras pemerintah bersama masyarakat dalam mengatasi pandemi Covid-19 serta melakukan pemulihan ekonomi nasional.

"Yang unik juga dalam laporan tahun ini adalah kami menyampaikan secara khusus mengenai Papua. Pemerintah ingin Papua menjadi isu krusial dalam pembangunan Indonesia. Membangun Papua adalah juga membangun Indonesia," sebutnya.

Menanggapi paparan tersebut, Burhanudin Muhtadi mengatakan bahwa pemerintah memiliki "rapor biru dan rapor merah", sebuah catatan dan kritik penting atas kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin di tahun kedua dan periode kedua.

Rapor biru atau kabar baiknya, penanganan Covid-19 dalam rezim Jokowi dinilai cukup baik saat ini kendati di awal pandemi pemerintah sangat lamban dan tampak kebingungan. Lalu dari aspek ekonomi, walaupun persepsi masyarakat terhadap perbaikan ekonomi masih negatif, tapi tren tersebut menurun seiring waktu.

Namun catatan buruk atau rapor merah juga diterima pemerintahan pada periode kedua ini. Indikator pertama, yakni Indeks Persepsi Korupsi (IPK) turun jauh. Hal ini patut dan harus menjadi perhatian penting bagi Jokowi jika berniat memperbaiki diri di sisa waktu pemerintahan.

"Selama dua tahun terakhir, persepsi publik yang mengatakan korupsi meningkat itu konsisten di atas 56-60 persen, terutama sejak revisi UU KPK," sebuh pengamat politik ini.

Temuan tersebut selaras dengan skor KPI yang pada tahun 2019 masih mendapatkan skor 40, namun turun tiga poin menjadi 37 pada 2020.

Indeks Demokrasi, lanjut Burhan, juga dalam titik terendahnya dalam 14 tahun terakhir menurut The Economist Intelligence Unit (EIU) dan Freedom House.

"Jadi ada hal-hal yang patut kita apresiasi tapi di sisi lain penurunan indeks demokrasi dan melorotnya persepsi korupsi kita, itu patut dicermati oleh pemerintah," pungkasnya. (afr)