Faisal Basri Kritik Tajam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jakarta - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengemuka akibat anggaran yang membengkak. Tak tanggung-tanggung, anggaran pembangunan yang awalnya Rp86,52 triliun kini menjadi Rp114,24 triliun dan akhirnya harus ditopang pula oleh APBN.

Faisal Basri, ekonom senior dan akademisi mengatakan kereta cepat dibangun ketika frekuensi penerbangan dari dua kota sudah terlalu padat dan tak bisa ditambah lagi. Kereta cepat menjadi solusi yang tepat dalam skenario tersebut. Urgensi inilah yang sebut Faisal tidak ia temukan dalam niat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Ia menilai sudah sangat banyak alternatif transportasi Jakarta-Bandung. Lagipula rata-rata jarak kereta cepat di dunia itu adalah 500 km.

"Kereta cepat Jakarta-Bandung ini aneh rutenya, (dari) Halim (menuju) Tegalluar. Nah Tegalluar belum punya interkoneksi dengan Kota Bandung. Oleh karena itu Padalarang di buka, dari Padalarang naik kereta konvensional. Tentu saja kenyamanannya jadi berubah, naik turun kereta dan sebagainya atau naik macem-macem begitu ya. Jadi ini memang sejak awal desainnya udah berulang-ulang berubah karena memang tidak direncanakan secara seksama dan tidak didukung sepenuhnya oleh Pemerintah waktu itu. Satu-satunya yang mendukung cuma Rini Soemarno," jelasnya.

Saat itu proyek kereta cepat ini memang tidak didukung oleh elemen-elemen Pemerintah lainnya seperti Menko Maritim yang dijabat Rizal Ramli dan Menhub Ignasius Jonan. 

Belum lama ini Faisal mengatakan, dengan tidak adanya perencanaan yang matang, maka kereta cepat ini akan selalu merugi dan tidak akan bisa kembali modal. Perhitungan terburuknya, jika nilai investasi Rp 114 triliun, dengan kursi yang diisi 50 persen dengan jumlah trip 30 kali sehari dan harga tiket Rp 250 ribu, kereta cepat baru bisa balik modal setelah 139 tahun kemudian. (afr)