Sanitasi Huntara di Kecamatan Ketol Sempat Bermasalah, Posko Wilayah PRR Aceh Apresiasi Langkah Pemda

Aceh, tvOnenews.com - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (Satgas PRR) sempat mendapati kondisi fasilitas septictank MCK komunal di Huntara Desa Bintang Pepara, Kecamatan Ketol telah penuh dan meluap sehingga berisiko memicu Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular.

Bukan hanaya itu, tenga ahli Satgas PRR Aceh juga mencatat dua persoalan krusial lain di Kecamatan Ketol yang membutuhkan intervensi lanjutan.

Persoalan pertama berupa lumpuhnya akses ekonomi akibat ruas jalan produksi menuju perkebunan warga mengalami longsor setelah dilanda curah hujan tinggi sehingga biaya angkut hasil bumi melonjak drastis. 

Persoalan kedua terkait dengan potensi kerawanan pangan karena warga Huntara khususnya lansia dan ibu hamil, mulai kekurangan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur.

Mendapati temuan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh Tengah lantas melakukan sejumlah langkah perbaikan dan penanganan terkait meluapnya limbah tinja di hunian sementara (Huntara) tersebut.

Kepala Posko Wilayah PRR Aceh, Safrizal ZA pun mengapresiasi langkah cepat dari Pemerintah Daerah Aceh Tengah yang bergerak cepat menangani permasalahan sanitasi tersebut.

Safrizal mengungkap langkah cepat tersebut bukti komitmen pemerintah dalam merespons kebutuhan mendesak abgi warga pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Menurutnya sudah semestinya pemerintah daerah dapat bergerak cepat dalam merepons permasalahan masyarakat terdampak.

“Sudah semestinya di masa kebencanaan pemerintah daerah harus aktif dan tanggap membantu masyarakat. Kami sangat mengapresiasi jajaran Pemkab Aceh Tengah, khususnya BPBD dan DLHK, yang langsung menerjunkan armada sedot tinja ke lokasi begitu menerima laporan teknis,” kata Safrizal kepada awak media, Selasa (23/6/2026).

Selain itu, Safrizal turut meminta agar Satgas PRR diberbagai daerah untuk senantiasa membangun komunikasi aktif dan sinergis dengan pemerintah daerah setempat.

“Keberadaan tenaga ahli di lapangan menjadi faktor penting sebagai penyambung lidah masyarakat dan penggerak instansi teknis. Terus jalin koordinasi agar setiap persoalan di lapangan cepat terdeteksi, dan pemulihan fisik serta ekonomi warga pascabencana bisa diatasi secara bersama-sama,” pungkasnya.(raa)