Bidik Pengembangan Pariwisata di Perbatasan, BNPP RI Percepat Pembukaan Pelintasan Temajuk–Telok Melano

Jakarta, tvOnenews.com — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama menggelar forum koordinasi percepatan pembukaan Pelintasan Temajuk–Telok Melano sekaligus mengkaji peluang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor pariwisata di Temajuk. 

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peninjauan langsung Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Kamis (25/6/2026).

Forum koordinasi ini dipimpin Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, dan dihadiri Perencana Madya Direktorat Pengembangan Daerah Tertinggal Bappenas, unsur Forkopimda Kabupaten Sambas, jajaran organisasi perangkat daerah terkait, Konsulat Jenderal RI di Kuching, serta Balai P3KP Kalimantan I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Budi Setyono menjelaskan, kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut komitmen bersama yang telah disepakati pada 26 Mei 2026 melalui Forum Koordinasi Percepatan Pembukaan Pelintasan Temajuk–Telok Melano.

Komitmen tersebut bertujuan merumuskan langkah konkret pengaktifan kembali PLB Temajuk sebagai simpul pergerakan lintas batas Indonesia–Malaysia, khususnya di wilayah Sambas.

“Berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP dan Sekretaris BNPP, kami menindaklanjuti kesepakatan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan, khususnya Temajuk dan Telok Melano,” ujar Budi dikutip Jumat (26/6/2026).

Terkait rencana peresmian pembukaan pelintasan, Budi menegaskan bahwa proses tersebut harus dilaksanakan secara resiprokal melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia. Ia mengungkapkan, momentum peresmian diusulkan pada sekitar minggu keempat Agustus 2026, setelah peringatan Hari Kemerdekaan kedua negara.

“Peresmian ini perlu kebersamaan dan kesepakatan dua negara. Momentum waktunya masih akan dibahas bersama, namun kami mengusulkan setelah perayaan kemerdekaan Indonesia dan menjelang Hari Kemerdekaan Malaysia,” kata Budi.

Ia menambahkan, rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut melalui Forum Sosial Ekonomi Daerah (Sosekda) antara Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Negeri Sarawak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juli 2026.

Dari sisi kesiapan nasional, BNPP memastikan berbagai persiapan telah dilakukan secara terkoordinasi. Menurut Budi, sinergi lintas sektor mulai dari kepabeanan, keimigrasian, karantina, hingga unsur keamanan telah berjalan dengan baik untuk mendukung operasional perlintasan, terutama dalam mendorong sektor pariwisata dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat perbatasan.