Pembongkaran Menara Internet di Bali Dinilai Turunkan Kualitas Layanan Internet Masyarakat

Bali, tvOnenews.com - Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi turut menyorot putusan Pengadilan Tinggi Bali terkait perintah pembongkaran menara telekomunikasi milik PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BTS) di Kabupaten Badung.

Hal itu tertuang dalam putusan banding Nomor 200/PDT/2026/PT DPS tanggal 20 Agustus 2026 dalam perkara antara Pemerintah Kabupaten Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Tbk. 

Heru menilai pembongkaran menara tersebut dapat berpotensi menurunkan kualitas layanan telekomunikasi mulai dari penurunan kecepatan internet hingga munculnya wilayah tanpa layanan atau blank spot.

Bahkan, kata Heru, hal itu juga berpotensi meningkatkan beban trafik terutama di kawasan padat penduduk dan lokasi dengan trafik komunikasi tinggi.

“Pengurangan jumlah site dapat meningkatkan beban pada menara yang tersisa. Dampaknya bisa berupa penurunan kapasitas dan kecepatan, terutama pada wilayah padat dan jam sibuk,” kata Heru, Selasa (25/8/2026).

Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Bali menerima permohonan banding kedua pihak sekaligus memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps.

Heru menilai kualitas layanan bergantung sesuai menara yang dibongkar serta langkah jaringan operator melakukan penataan ulang. 

Menurutnya persoalan menjadi lebih serius apabila menara yang dibongkar memiliki peran penting dalam menjaga cakupan maupun kapasitas jaringan.

“Bisa saja, terutama jika menara yang dibongkar merupakan critical site dan belum tersedia pengganti. Dampaknya dapat berupa blank spot, sinyal melemah, throughput turun, dropped call dan gangguan komunikasi data,” ujarnya.

Ia memaparkan kebutuhan terhadap kepadatan site juga semakin penting dalam pengembangan jaringan 5G.

Menururnya karakteristik penggunaan frekuensi tertentu pada jaringan 5G membuat kebutuhan terhadap kepadatan jaringan menjadi lebih tinggi dibandingkan jaringan dengan cakupan yang lebih luas.

“Untuk 5G, kepadatan site semakin penting karena karakteristik frekuensi tertentu membutuhkan jaringan yang lebih rapat. Jadi kalau menara berkurang signifikan tanpa pengganti, yang pertama terasa masyarakat bukan selalu hilangnya sinyal, tetapi kualitas dan kecepatan layanan yang menurun,” katanya.

Karena itu, Heru meminta aspek kesinambungan layanan menjadi perhatian dalam pelaksanaan putusan.

Menurutnya pembongkaran tidak seharusnya dilakukan sebelum tersedia infrastruktur pengganti yang mampu menjaga cakupan dan kapasitas jaringan.

“Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah komunikasi darurat. Karena itu, jangan membongkar terlebih dahulu baru mencari solusi jaringan,” ujarnya.

Ia menilai sengketa hukum dan bisnis antara Pemkab Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Tbk merupakan persoalan yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan putusan tetap perlu memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi.

“Putusan pengadilan tentu harus dihormati. Walaupun memang masih ada peluang jalur kasasi ke MA,” kata Heru.

Menurut Heru, masyarakat tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung dampak dari sengketa infrastruktur.

Jika pembongkaran menara memang harus dilaksanakan, diperlukan masa transisi dan perencanaan penataan jaringan agar kesinambungan layanan tetap terjaga.

“Kalau pembongkaran memang harus dilakukan, harus ada masa transisi, site pengganti dan jaminan kesinambungan layanan,” ujarnya.(raa)