- ist
Sudaryono Tegaskan MBG 2.0 Perkuat Efisiensi dan Akuntabilitas Anggaran Negara
tvOnenews.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap pembenahan tata kelola anggaran melalui kebijakan MBG 2.0.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan, transformasi tersebut telah memungkinkan pemerintah mengembalikan anggaran sekitar Rp44 triliun ke kas negara. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat pengawasan penggunaan dana program.
Pengembalian anggaran tersebut berasal dari sejumlah evaluasi, mulai dari penyesuaian kebutuhan pembiayaan, perubahan skema insentif mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penarikan dana yang masih tersimpan di rekening dapur yang belum beroperasi.
Hal itu disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026). Menurutnya, pembenahan melalui MBG 2.0 menjadi bagian dari upaya memastikan anggaran negara digunakan sesuai kebutuhan pelaksanaan program.
"Sejauh ini dengan memberlakukan MBG 2.0 itu kita telah bisa mengembalikan anggaran, pagu anggaran MBG itu totalnya sekitar Rp44 triliun kita kembalikan ke kas negara," ujar Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar.
MBG 2.0 Ubah Skema Insentif SPPG untuk Tekan Pengeluaran
Salah satu perubahan dalam tata kelola anggaran MBG berkaitan dengan penyesuaian skema insentif bagi mitra pengelola SPPG. Sebelumnya, insentif diberikan sebesar Rp6 juta per hari tanpa memperhitungkan jumlah ompreng atau wadah makanan yang disalurkan.
- ist
Melalui kebijakan baru, skema tersebut diubah menjadi Rp2.000 untuk setiap ompreng. Sementara itu, komponen insentif lainnya yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp3.000 kini dibatasi maksimal Rp3.000.
- ist
Menurut Sudaryono, perubahan mekanisme pembayaran tersebut menjadi salah satu langkah untuk mengendalikan pengeluaran program. BGN memperkirakan penyesuaian skema insentif dapat memberikan kontribusi penghematan sekitar Rp5,5 triliun hingga akhir masa sekolah pada Desember 2026.
Kebijakan ini memperlihatkan perubahan pendekatan pembiayaan, dari pemberian insentif yang bersifat tetap menjadi skema yang memperhitungkan volume penyaluran. Dengan demikian, pengeluaran dapat disesuaikan dengan aktivitas operasional masing-masing dapur.
Dana Rp480 Miliar dari Dapur Belum Beroperasi Ditarik Kembali
Selain mengubah skema insentif, BGN juga melakukan penertiban terhadap dana yang belum digunakan untuk operasional program.
Sudaryono menyebut terdapat sekitar Rp480 miliar yang masih tersimpan di rekening sejumlah dapur MBG yang belum beroperasi. Dana tersebut kemudian ditarik kembali dan dikembalikan ke kas negara.
Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap penyaluran anggaran agar dana program tidak mengendap pada rekening unit pelayanan yang belum menjalankan kegiatan.
Meski melakukan penyesuaian pembiayaan, Sudaryono menegaskan pemerintah tetap memperhatikan kepastian usaha bagi mitra SPPG. Menurutnya, kemitraan dalam program MBG tetap harus memberikan ruang usaha yang wajar, tetapi tidak menjamin keuntungan dalam jumlah berlebihan.
"Negara menjamin tidak rugi, tapi tidak menjamin dia untung besar-besaran. Ini adalah kegiatan usaha atau investasi yang melaksanakan program pemerintah. Jadi kalau mau untung gede-gedean, ya harus bisnis swasta, tetapi risikonya juga besar," jelasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keterlibatan mitra dalam program pemerintah tetap memiliki konsekuensi bisnis. Karena itu, pengelolaan anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan operasional sekaligus prinsip kewajaran keuntungan.
BGN Perketat Pengawasan melalui Laporan Penggunaan Dana Harian
Selain efisiensi pembiayaan, pembenahan MBG 2.0 juga menyasar sistem pengawasan keuangan di tingkat dapur. BGN mewajibkan setiap SPPG menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang digunakan.
Laporan tersebut memuat informasi terperinci mengenai penggunaan dana, termasuk jenis belanja, lokasi pembelian, serta besaran pengeluaran. Melalui mekanisme ini, BGN dapat memantau aktivitas belanja dan membandingkan pengeluaran dengan kebutuhan operasional masing-masing dapur.
Sudaryono menjelaskan, laporan harian tersebut memungkinkan pemerintah mendeteksi pengeluaran yang tidak sesuai dengan perencanaan. Sebagai contoh, apabila anggaran yang seharusnya mencukupi kebutuhan operasional selama sepuluh hari justru habis dalam tujuh hari, BGN akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui penyebab perbedaan penggunaan anggaran, termasuk kemungkinan adanya ketidakwajaran dalam pengeluaran.
Libatkan BPK, BPKP, KPK hingga Aparat Penegak Hukum
Dalam proses pembenahan tata kelola MBG, BGN juga memperhatikan masukan dari berbagai lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum.
Lembaga yang disebut terlibat dalam pemberian masukan antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, serta Kepolisian.
Masukan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam memperbaiki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran program.
Sudaryono mengakui bahwa pembenahan tata kelola MBG masih berlangsung dan belum seluruh aspek pelaksanaannya tertib. Namun, ia menyebut perubahan kebijakan saat ini diarahkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
"Segala sesuatu itu adalah bagian dari masukan beberapa pihak, termasuk masukan dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP maupun BPK. Kita mengarah ke arah perbaikan, walaupun belum sepenuhnya tertib semua, tetapi ini mengarah ke sana," pungkasnya.
Melalui MBG 2.0, pemerintah berupaya memastikan pelaksanaan program makan bergizi tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi juga didukung pengelolaan anggaran yang terukur.
Pengembalian sekitar Rp44 triliun ke kas negara, penyesuaian insentif, serta kewajiban laporan keuangan harian menjadi bagian dari pembenahan yang dilakukan BGN untuk memperkuat akuntabilitas penggunaan uang negara. (udn)