Pendidikan Tanpa Pungutan Jadi Sorotan Mukernas BMPS, Sekolah Swasta Hadapi Persoalan Pembiayaan

Salah satu persoalan yang perlu diperhitungkan adalah keterbatasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana tersebut dinilai belum cukup untuk menanggung seluruh kebutuhan operasional lembaga pendidikan, terlebih sekolah swasta juga harus memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidiknya.

"Apalagi sekolah swasta, harus dipikirkan perhatian kepada guru, itu siapa yang akan membiayai," jelasnya.

Sebagai salah satu alternatif, pembahasan mengarah pada perlunya standar biaya pendidikan yang dapat menjadi acuan bagi sekolah dalam menentukan besaran pungutan. Standar tersebut nantinya perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

"Nah kalau sudah ada standar itu, baru dicek sekolah mana yang memungut di atas standar, maka bisa dikenakan sanksi. Kalau di bawah standar kan tidak masalah," imbuhnya.

Pemerintah juga membuka ruang bagi sekolah swasta untuk menerapkan pungutan apabila memiliki kebutuhan khusus dan mendapat persetujuan dari orang tua yang mampu serta bersedia membayar.

Sejumlah persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) BMPS Tahun 2026 yang digelar di Gedung Ksirarnawa, Art Centre, Denpasar, Bali. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum peringatan hari jadi BMPS ke-55.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, yang hadir dalam kegiatan tersebut turut menyoroti pentingnya kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta. Ia mengingatkan bahwa kedua jenis lembaga pendidikan memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan masyarakat.

"Tetapi pendidikan di sekolah, baik negeri maupun swasta itu sama saja, tidak boleh berbeda-beda," katanya.

Atip menjelaskan, istilah sekolah swasta muncul setelah Indonesia merdeka. Meski memiliki status pengelolaan berbeda, sekolah swasta dan negeri tetap menjadi mitra sejajar. Bahkan, terdapat sekolah swasta yang memiliki kualitas lebih baik dibandingkan sekolah negeri. (asi/gol)