Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Gelar Mukernas 2026 di Bali

Denpasar, tvOnenews.com - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) menggelar Musyawarah Kerja Nasional Tahun 2026 di Denpasar. Kegiatan yang digelar di Gedung Kesir Arnawa Artcenter ini sekaligus untuk merayakan hari jadi BMPS ke-55. 

Adapun tema yang diambil dalam kegiatan ini yakni "Meneguhkan Komitmen BMPS untuk Pendidikan Bermutu, Merata dan Berkeadilan". Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atas RI, Atip Latipulhayat dan membahas sejumlah topik. 

Pada kesempatan ini, Atip Latipulhayat, mengucapkan selamat dan memberikan harapan serta bahan yang harus menjadi pertimbangan BMPS. Ia mengisahkan sekilas mengenai makna sekolah "swasta" di Indonesia. Di mana istilah swasta itu muncul setelah merdeka dari penjajah.

"Tetapi pendidikan di sekolah, baik negeri maupun swasta itu sama saja, tidak boleh berbeda-beda," katanya.

Guru besar ini menjelaskan, swasta dan negeri adalah mitra sejajar. Bahkan tidak sedikit sekolah swasta, lebih baik dibandingkan sekolah negeri. 

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional BMPS, Ki Saur Panjaitan XIII menyatakan, baik sekolah negeri maupun swasta di Indonesia, bagaikan dua sayap yang harus saling mendukung.

"Maka tidak boleh ada yang patah," sebutnya.

Sehingga baik mutu pendidikan di sekolah swasta dan negeri, termasuk juga guru dan siswanya, semua memiliki kualitas terbaik. 

"Jangan sampai ada kekosongan guru," imbuhnya.

Termasuk dalam pembahasan aturan dan regulasi pun, harus melibatkan swasta, tidak hanya insan sekolah negeri saja. Untuk itu, pihaknya sangat menantikan BMPS memberikan masukan, agar semua insight bisa menjadi pedoman dalam menentukan regulasi dan aturan. 

Termasuk dalam urusan SPMB atau penerimaan siswa baru, dukungan operasional untuk sekolah swasta dan lain sebagainya disusun dengan baik dan rapi.

"Dialog rutin dengan kementerian juga diperlukan," imbuhnya.

Kolaborasi pemda dan yayasan juga penting dalam memperkuat eksistensi lembaga swasta demi meningkatkan mutu pendidikan. 

Mengenai wacana pendidikan tanpa pungutan, baik di sekolah negeri maupun swasta di Indonesia, ia menjawab secara normatif.

"Sebab pendidikan tanpa pungutan, baik negeri ataupun swasta menyangkut anggaran dan skema yang rumit," jelasnya.