Atasi Keterbatasan SMPN, Pemkab Serang Gandeng Sekolah Swasta

tvOnenews.com - Keterbatasan daya tampung SMP Negeri di Kabupaten Serang, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Provinsi Banten, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) menggandeng jajaran sekolah menengah pertama (SMP) swasta.

"Langkah strategis ini diambil untuk memastikan seluruh anak di wilayah tersebut tetap bisa melanjutkan pendidikannya," kata Kepala Dindikbud Kabupaten Serang, Aber Nurhadi, di Serang, Sabtu.

Pihaknya mengaku terus melakukan pengawasan secara ketat agar tidak ada anak yang putus sekolah akibat masalah ketersediaan kursi belajar. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh dinas terkait, daya tampung di SMP negeri (SMPN) se-Kabupaten Serang dipastikan tidak akan mampu menampung seluruh calon peserta didik.

"Formasi di SMPN tersedia 426 rombongan belajar (rombel) yang masing-masing diisi 34 siswa per kelas," tutur Aber.

Di sisi lain, jumlah pelajar yang baru saja menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar jumlahnya jauh melampaui kapasitas SMPN yang ada. Tercatat, lulusan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Serang pada tahun ajaran ini mencapai angka yang cukup tinggi, yakni sebanyak 27.707 siswa.

Untuk mengantisipasi tingginya selisih antara jumlah lulusan dan daya tampung tersebut, Pemkab Serang mendorong agar sekolah-sekolah swasta dapat mengambil peran aktif. Kemitraan dengan sektor swasta ini dinilai sebagai solusi paling efektif untuk menyerap belasan ribu lulusan SD yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri.

Meskipun mengarahkan calon siswa ke sekolah swasta, Aber memberikan catatan penting terkait komponen pembiayaan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Ia meminta agar pihak pengelola pendidikan swasta turut memiliki empati dengan tidak membebani orang tua murid melalui iuran atau biaya pendidikan yang terlampau mahal.

Imbauan tersebut ditegaskan karena pemerintah sesungguhnya telah hadir memberikan subsidi pendanaan kepada lembaga pendidikan non-negeri. Sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Serang selama ini juga difasilitasi oleh pemerintah melalui penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS).

"Di swasta juga diharapkan (biayanya) tidak terlalu memberatkan, karena sekolah swasta juga menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS). Diharapkan dari BOS ini bisa mengakomodasi siswa-siswa yang tidak tertampung di negeri," pungkas Aber.(chm)