- ist
Kepastian Kepesertaan Bertanding di Balik Putusan Porprov Banten
Kabupaten Tangerang mempertanyakan penerapan sanksi itu dalam Porprov yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga di bawah penyelenggaraan KONI.
Namun, berdasarkan jawaban kuasa Komisi Keabsahan dan Komisi Pertandingan, persoalan tersebut bermula dari laporan pengurus tenis meja Tangerang Selatan mengenai keikutsertaan Gusti dalam Grand Final Indonesia Pingpong League (IPL) di Cibubur pada 26–30 Agustus 2026.
Komisi Disiplin PB PTMSI kemudian menjatuhkan sanksi pada 5 Oktober 2026. Melalui surat tertanggal 13 November yang ditujukan kepada pengawas Porprov, PB PTMSI kembali menegaskan bahwa Gusti tidak diperkenankan bertanding.
Dalam salinan putusan, nama Gusti sebenarnya sempat berstatus disetujui pada tahap entry by name atau pendaftaran nama atlet. Akan tetapi, hasil pemeriksaan Komisi Keabsahan kemudian mengubah statusnya menjadi ditolak.
Majelis menilai sanksi enam bulan tersebut masih berlaku ketika perkara diperiksa. Keberatan yang sebelumnya diajukan Pengurus PTMSI Banten kepada PB PTMSI juga belum menghasilkan keputusan yang mengubah kebijakan tersebut.
Pertimbangan hakim turut merujuk hasil rapat kerja nasional PB PTMSI pada November 2025. Aturan itu memuat pembatasan bagi atlet yang terlibat dalam IPL untuk mengikuti turnamen PTMSI maupun kompetisi multicabang KONI.
Majelis juga mempertimbangkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Porprov mengenai persyaratan kepesertaan KONI kabupaten atau kota terkait sanksi organisasi.
Meski Gusti memiliki rekam jejak membela Banten dalam PON Aceh–Sumatera Utara 2024 dan mewakili Indonesia di Asian Games 2026 di Jepang, riwayat prestasi tersebut tidak mengubah kesimpulan majelis. Pembanding mengenai atlet di Jawa Tengah juga tidak diterima karena tidak disertai penjelasan resmi penyelenggara Porprov Jawa Tengah.
Mutasi Atlet Voli Pasir Lebak Dinilai Belum Memenuhi Aturan
Persoalan berbeda muncul dalam keberatan KONI Kabupaten Lebak mengenai empat atlet voli pasir, yakni Endah Rismawati, Neli, Nanang Nurhafidin, dan Muhamad Rezki Ramadhani.
Lebak meminta pembatalan diskualifikasi dengan alasan keempat atlet telah disetujui dalam proses pendaftaran dan memiliki surat perpindahan dari pengurus bola voli Kabupaten Majalengka.
KONI Lebak juga mempersoalkan perubahan bagan pertandingan serta waktu pengajuan protes. Dalam buku teknis voli pasir, keberatan mengenai status pemain diatur untuk disampaikan sebelum pertandingan berlangsung.