- ist
Kepastian Kepesertaan Bertanding di Balik Putusan Porprov Banten
tvOnenews.com - Putusan Porprov Banten 2026 menjadi perhatian setelah Dewan Hakim menolak dua keberatan yang diajukan KONI Kabupaten Tangerang dan KONI Kabupaten Lebak pada Selasa (17/11/2026).
Keputusan tersebut membuat lima atlet dari dua cabang olahraga tetap tidak dapat mengikuti pertandingan. Persoalannya bukan sekadar hasil pendaftaran peserta, melainkan menyangkut keberlakuan sanksi organisasi dan kelengkapan administrasi perpindahan atlet antardaerah.
Di balik keputusan tersebut, terdapat persoalan mengenai kepastian kepesertaan yang menentukan apakah seorang atlet berhak mewakili daerah dalam ajang olahraga tingkat provinsi.
Nama yang sebelumnya tercatat disetujui dalam proses pendaftaran ternyata masih dapat berubah setelah pemeriksaan keabsahan. Sementara itu, kepindahan domisili seorang atlet tidak otomatis membuat status kepesertaannya di kontingen baru menjadi sah.
Dua perkara ini memperlihatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi olahraga sebelum kompetisi dimulai. Bagi kontingen, kepastian mengenai status atlet bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan keadilan pertandingan, kesiapan tim, dan hak daerah untuk menurunkan atlet yang telah didaftarkan.
Dewan Hakim Porprov Banten Tolak Keberatan Tangerang dan Lebak
Dewan Hakim Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 menolak dua permohonan keberatan yang diajukan KONI Kabupaten Tangerang dan KONI Kabupaten Lebak.
Dalam perkara pertama, majelis menolak permohonan Kabupaten Tangerang terkait keikutsertaan atlet tenis meja Gusti Syaiful Desrizal. Sementara itu, dalam perkara kedua, seluruh permohonan Kabupaten Lebak ditolak sehingga keputusan diskualifikasi terhadap empat atlet voli pasir tetap berlaku.
Kedua perkara tersebut masuk ke tahap pemeriksaan setelah proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.
- ist
Putusan perkara tenis meja dibacakan pada pukul 13.45 WIB oleh majelis yang dipimpin Hika T.A. Putra. Adapun putusan perkara voli pasir disampaikan pukul 15.17 WIB oleh majelis yang diketuai Petuah Sirait.
Sanksi PB PTMSI Membuat Atlet Tenis Meja Tangerang Tidak Bisa Bertanding
Dalam perkara tenis meja, KONI Kabupaten Tangerang meminta Dewan Hakim mengembalikan nama Gusti Syaiful Desrizal ke dalam daftar peserta Porprov.
Pihak pemohon berpendapat bahwa larangan bertanding selama enam bulan yang dijatuhkan Komisi Disiplin Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) seharusnya berlaku untuk kegiatan resmi di lingkungan organisasi tersebut.
Kabupaten Tangerang mempertanyakan penerapan sanksi itu dalam Porprov yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga di bawah penyelenggaraan KONI.
Namun, berdasarkan jawaban kuasa Komisi Keabsahan dan Komisi Pertandingan, persoalan tersebut bermula dari laporan pengurus tenis meja Tangerang Selatan mengenai keikutsertaan Gusti dalam Grand Final Indonesia Pingpong League (IPL) di Cibubur pada 26–30 Agustus 2026.
Komisi Disiplin PB PTMSI kemudian menjatuhkan sanksi pada 5 Oktober 2026. Melalui surat tertanggal 13 November yang ditujukan kepada pengawas Porprov, PB PTMSI kembali menegaskan bahwa Gusti tidak diperkenankan bertanding.
Dalam salinan putusan, nama Gusti sebenarnya sempat berstatus disetujui pada tahap entry by name atau pendaftaran nama atlet. Akan tetapi, hasil pemeriksaan Komisi Keabsahan kemudian mengubah statusnya menjadi ditolak.
Majelis menilai sanksi enam bulan tersebut masih berlaku ketika perkara diperiksa. Keberatan yang sebelumnya diajukan Pengurus PTMSI Banten kepada PB PTMSI juga belum menghasilkan keputusan yang mengubah kebijakan tersebut.
Pertimbangan hakim turut merujuk hasil rapat kerja nasional PB PTMSI pada November 2025. Aturan itu memuat pembatasan bagi atlet yang terlibat dalam IPL untuk mengikuti turnamen PTMSI maupun kompetisi multicabang KONI.
Majelis juga mempertimbangkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Porprov mengenai persyaratan kepesertaan KONI kabupaten atau kota terkait sanksi organisasi.
Meski Gusti memiliki rekam jejak membela Banten dalam PON Aceh–Sumatera Utara 2024 dan mewakili Indonesia di Asian Games 2026 di Jepang, riwayat prestasi tersebut tidak mengubah kesimpulan majelis. Pembanding mengenai atlet di Jawa Tengah juga tidak diterima karena tidak disertai penjelasan resmi penyelenggara Porprov Jawa Tengah.
Mutasi Atlet Voli Pasir Lebak Dinilai Belum Memenuhi Aturan
Persoalan berbeda muncul dalam keberatan KONI Kabupaten Lebak mengenai empat atlet voli pasir, yakni Endah Rismawati, Neli, Nanang Nurhafidin, dan Muhamad Rezki Ramadhani.
Lebak meminta pembatalan diskualifikasi dengan alasan keempat atlet telah disetujui dalam proses pendaftaran dan memiliki surat perpindahan dari pengurus bola voli Kabupaten Majalengka.
KONI Lebak juga mempersoalkan perubahan bagan pertandingan serta waktu pengajuan protes. Dalam buku teknis voli pasir, keberatan mengenai status pemain diatur untuk disampaikan sebelum pertandingan berlangsung.
Namun, majelis mencatat bahwa pengurus bola voli Tangerang Selatan mengajukan protes tertulis pada 11 November. Berdasarkan keterangan pelatih Lebak, terdapat dua kali musyawarah sebelum hakim pertandingan mengeluarkan keputusan diskualifikasi pada 12 November. Sehari kemudian, KONI Lebak mengajukan keberatan kepada Dewan Hakim Porprov.
Dalam pemeriksaan, majelis menemukan bahwa keempat atlet memang telah berpindah domisili ke Lebak sejak Agustus 2025. Akan tetapi, perpindahan tempat tinggal tidak serta-merta memenuhi persyaratan mutasi atlet.
Majelis merujuk Pasal 16 ayat (8) Peraturan Porprov dan Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 75 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya permohonan kepada KONI provinsi asal, rekomendasi organisasi olahraga terkait, serta surat permohonan atau persetujuan dari KONI daerah penerima.
Berdasarkan keterangan Ketua PBVSI Lebak dalam persidangan, proses perpindahan hanya diurus antara pengurus bola voli Majalengka dan Lebak tanpa melibatkan KONI Banten. Majelis menilai surat dari pengurus cabang di Majalengka belum disertai dokumen lain yang diwajibkan sehingga proses mutasi dinyatakan tidak sah.
Pertimbangan tersebut diperkuat oleh catatan keikutsertaan keempat atlet dalam Porprov XV Jawa Barat. Arsip resmi kompetisi mencatat Muhamad Rezki Ramadhani tampil bersama Majalengka A pada 5 November, sedangkan Nanang Nurhafidin memperkuat Majalengka B pada 6 November.
Sementara itu, Endah Rismawati dan Neli tercatat tampil dalam final voli pasir putri pada 8 November dan berhasil meraih medali perak untuk Majalengka.
Terkait kewenangan, majelis menyatakan dua hakim pertandingan berhak menangani persoalan di lokasi kompetisi berdasarkan surat penugasan Ketua Panitia Besar Porprov. Dewan Hakim juga memiliki kewenangan membatalkan keikutsertaan atlet sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4) Peraturan Porprov.
Dadang Rahayu, kuasa Ketua Panitia Besar dan Ketua PBVSI Tangerang Selatan dalam perkara tersebut, menyatakan keputusan diskualifikasi hanya berlaku bagi empat atlet yang bersangkutan. Atlet Lebak lainnya yang tidak masuk daftar diskualifikasi tetap diperbolehkan bertanding.
Sebelumnya, Lebak sempat meminta pertandingan ditunda hingga putusan diterbitkan. Namun, pihak panitia meminta usulan tersebut ditolak karena penundaan berpotensi memengaruhi jadwal dan kepentingan kontingen lain.
Putusan akhirnya dibacakan pada 17 November 2026, bertepatan dengan hari terakhir jadwal resmi pertandingan voli pasir sekaligus hari pertama pertandingan tenis meja.
Rangkaian perkara ini memperlihatkan bahwa kepastian kepesertaan atlet harus dibangun sejak tahap pendaftaran hingga menjelang pertandingan. Kejelasan mengenai sanksi, prosedur mutasi, batas waktu pengajuan keberatan, dan kewenangan pengambil keputusan menjadi bagian penting untuk menjaga kompetisi tetap berjalan adil.
Bagi penyelenggara maupun kontingen, penyampaian keberatan ketika susunan pemain dan jadwal masih memungkinkan untuk disesuaikan juga memberikan ruang bagi semua pihak untuk merespons. Dengan begitu, kepastian bertanding tidak hanya melindungi kepentingan atlet, tetapi juga menjaga hak kontingen lain dalam sebuah kompetisi olahraga. (udn)