Bandung, tvOnenews.com - Pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 tinggal memghitung hari. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menjamin anggotanya netral dalam mengawal pemilu dan pilpres mendatang.

Hal itu tegaskan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo. Sabtu (02/12/2023)

Dia menyampaikan salah satu aturan yang mengatur netralitas personel Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut, pada Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi Polri menyatakan netral dalam kehidupan politik, tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

"Netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selama proses pemilihan umum (Pemilu) telah menjadi fokus utama dalam menjaga integritas demokrasi di negeri ini,"ucapnya.

Sebab katanya, Polri telah berkomitmen untuk menjaga netralitasnya sebagai lembaga penegak hukum selama Pemilu. 

"Pimpinan Polri selalu mengingatkan akan kewajiban sebagai penegak hukum untuk menjaga keamanan dan menjaga keamanan selama Pemilu tanpa campur tangan dalam urusan politik,"ujarnya.

Kabid Humas Polda Jabar menambahkan, bahwa tindakan yang melanggar netralitas akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Termasuk larangan anggota Polri untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti menjadi anggota partai politik atau mendukung kandidat tertentu di Pemilu. 

"Netralitas anggota Polri dalam Pemilu adalah komitmen yang penting untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Dengan menjaga netralitas mereka, Polri berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, sambil memastikan bahwa proses pemilu berjalan adil, transparan, dan bebas dari campur tangan politik," tegas Ibrahim Tompo.

(ila/ fis)