Bandung, tvOnenews.com - Tuntutan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) belum kunjung disahkan. Ratusan serikat buruh dari berbagi daerah di Jawa Barat kembali menggelar aksi demo.

Kali ini aksi demo yang diikuti ratusan buruh digelar di depan Gedung DPRD Jawa Barat yang terletak di jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (16/01/2024). 

Dalam aksi jilid 4 ini, massa buruh meminta DPRD Jabar memanggil Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin. Pemanggilan dilakukan untuk menanyakan langsung kepada Bey Machmudin terkait penerbitan aturan tentang upah bagi pekerja di atas satu tahun.

"Agenda hari ini adalah tindaklanjut aksi di Gedung Sate (kemarin) karena sampai hari ini keputusan upah pekerja satu tahun ke atas belum terbit," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto. 

Roy menyampaikan, aksi ini dilakukan karena buruh ingin meminta dukungan dari pihak legislatif untuk mendorong diterbitkannya aturan upah pekerja di atas satu tahun melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) atau Peraturan Gubernur (Pergub).

Selain itu, buruh juga meminta DPRD untuk memanggil Bey dan menanyakan langsung alasan belum diterbitkan aturan upah pekerja di atas satu tahun yang sudah sejak lama diminta serikat buruh di Jabar.

"Meminta DPRD mengirim surat rekomendasi ke Pj Gubernur agar menerbitkan Kepgub upah satu tahun, meminta DPRD memanggil Biro Hukum, Disnakertrans dan Biro Kesra untuk menelusuri kenapa sampai saat ini tidak diterbitkan, apa karena memang gubernur tidak mau menerbitkan,"ungkapnya.

Bila tuntutan tersebut tidak ditanggapi, Ia menegaskan buruh di Jabar meminta agar Kemendagri mengganti Bey Machmudin sebagai Pj Gubernur Jabar.

"Kalau sampai gubernur tidak menerbitkan kepgub mengenai upah satu tahun maka kita minta DPRD mengirim rekomendasi ke Kemendagri untuk mengganti Pj Gubernur Jabar,"ungkapnya.

Sebelumnya, beberapa kali Serikat buruh melakukan aksi demonya di Kantor Gubernur Jabar di Gedung Sate, dan Kantor Disnakertrans Jabar, bukan tanpa sebab ribuan buruh yang ada di Jawa Barat itu menuntut kenaikan upah pekerja yang harus dinaikan. 

(ila/ fis)