Solusi KDM untuk Banjir Tiap Tahun di Desa Karangligar

tvOnenews.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan langkah jangka panjang untuk memutus siklus banjir tahunan yang kerap melanda Desa Karangligar, Kabupaten Karawang. KDM siap solusi ini.

Tidak lagi mengandalkan solusi teknis bersifat sementara, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM memilih pendekatan struktural melalui relokasi warga serta pengubahan kawasan rawan banjir menjadi danau penampung air.

Menurut KDM, kondisi geografis Karangligar yang berada di wilayah cekungan membuat berbagai upaya penanggulangan banjir selama ini tidak pernah membuahkan hasil maksimal.

Selama permukiman masih berada di titik terendah, banjir diyakini akan terus berulang setiap tahun.

“Saya sampaikan, selama Karangligar ini berada di cekungan, sampai kapan pun banjir tidak akan pernah selesai. Karena itu, tawaran terbaik adalah relokasi,” ujar KDM, di Bandung, Jumat (23/1/2026).

KDM menjelaskan, pengosongan kawasan permukiman lama akan membuka peluang pembangunan danau buatan yang mampu menampung limpahan air dalam volume besar.

Keberadaan danau tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tampung air di wilayah Karawang sekaligus mengurangi beban aliran sungai, khususnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang berada di bawah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Sebagai bagian dari konsep relokasi, Dedi juga menawarkan model hunian adaptif berupa rumah panggung ekstrem.

Ia mencontohkan pembangunan 10 unit rumah panggung percontohan dengan ketinggian lantai sekitar 2,5 meter dari permukaan tanah.

Namun banjir besar yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa standar tersebut masih perlu disempurnakan.

“Lantai atasnya memang tidak terendam, artinya konsep ini bisa dikembangkan. Tapi ke depan, tiangnya jangan lagi 2,5 meter, melainkan sekitar 4 meter,” jelas KDM.

Meski demikian, KDM mengakui bahwa proses relokasi bukan tanpa hambatan. Tantangan utama justru terletak pada faktor psikologis warga terdampak.

Ia menilai, keinginan untuk pindah biasanya menguat saat banjir terjadi, namun melemah ketika kondisi kembali normal.

“Ini yang jadi problem. Saya dan bupati sudah sepakat, tidak ada jalan lain selain relokasi,” ujarnya.

KDM menduga, keengganan warga untuk berpindah secara permanen dipengaruhi kondisi rumah yang sudah tergolong layak dan permanen, sehingga sulit ditinggalkan.

Meski begitu, ia memastikan koordinasi lintas pemerintah daerah dan instansi terkait terus diperkuat agar penanganan banjir Karawang tidak lagi bersifat darurat tahunan.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang mencatat banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Cibeet telah berdampak luas.

Sedikitnya 3.162 rumah di 26 desa dan 12 kecamatan terendam banjir, dengan jumlah warga terdampak mencapai sekitar 13.400 orang.

“Banjir di Karawang sudah berlangsung beberapa hari terakhir dan wilayah terdampak terus meluas akibat meluapnya Sungai Citarum, Cibeet, dan sejumlah sungai lainnya,” kata Wakil Bupati Karawang Maslani di Karawang, Senin (19/1/2026).