Dedi Mulyadi Ingin 70 Persen Hasil Tambang Bogor untuk Warga Sekit

tvOnenews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan rencana besar demi mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan Kabupaten Bogor.

Pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa mayoritas keuntungan dari sektor ini harus dirasakan langsung oleh warga lokal.

KDM mengusulkan agar porsi bagi hasil pajak pertambangan sebesar 70 persen dikembalikan langsung ke desa tempat aktivitas pengerukan alam tersebut berlangsung.

"Pajaknya bagaimana bagi hasilnya? Karena rencana di saya, pajak tambang itu harus 70 persen itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan," kata Dedi Mulyadi di Museum Pajajaran, Batutulis, Kota Bogor, Kamis (14/5/2026).

Selain urusan bagi hasil yang berpihak pada rakyat, Gubernur Jabar juga membeberkan perkembangan terbaru mengenai pembangunan jalur khusus tambang di Kabupaten Bogor yang selama ini menjadi polemik berkepanjangan.

Menurutnya, penyelesaian masalah ini tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik jalannya saja. Pemprov Jabar dipastikan akan menyisir dan mengevaluasi kembali legalitas serta masa depan perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di sana.

"Khusus jalan tambang, kita lihat progresnya. Pertama ketersediaannya dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya," jelas Dedi.

"Tambangnya kan kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak. Kan katanya kita ingin pada kajian lingkungan," tambahnya.

Dedi menekankan, seluruh aktivitas pertambangan dan proyek jalan khusus di wilayah Bogor wajib mengantongi kajian lingkungan yang matang.

Pemerintah akan menghitung secara detail mulai dari luas area operasi hingga dampak nyata yang ditimbulkan terhadap ekosistem dan sosial kemasyarakatan.

Tak kalah penting, KDM kini tengah merumuskan cetak biru mengenai kehidupan ekonomi warga setelah cadangan tambang habis atau saat perusahaan memutuskan berhenti beroperasi.

"Kalau masih ada keberlangsungan berapa luasnya? Kemudian yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat," pungkasnya.