Dedi Mulyadi Tahan Usulan Wali Kota Farhan, Minta Jangan Langsung Tetapkan Status Bandung Darurat Sampah

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti usulan dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Hal ini tak lepas dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung ingin menetapkan status darurat sampah.

Dedi Mulyadi memahami permohonan Pemkot Bandung meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Hal tersebut menyusul akibat lonjakan peningkatan volume sampah sejak Lebaran 2026.

Dedi Mulyadi justru menahan usulan tersebut. Pemerintah setempat tidak boleh sembrono mengenai penetapan status Bandung darurat sampah.

KDM sapaan akrabnya berpendapat persoalan utama dihadapi Pemkot Bandung. Pemerintah wajib memikirkan solusi sistem pengelolaan sampah bisa berjalan dengan baik.

"Kita akan lihat dulu status darurat sampah. Pokoknya jangan buru-buru bikin darurat karenan nanti bisa membuat orang panik," kata Dedi Mulyadi di Kota Bandung, Selasa (2/6/2026).

Dedi Mulyadi bakal Mitigasi sebagai Solusi Pengelolaan Tumpukan Sampah

Dedi Mulyadi memahami selama ini pengelolaan sampah hanya bergantung di satu tempat, tepatnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat.

Alasan utama Pemkot Bandung memberikan usulan tersebut karena kondisi TPA Sarimukti semakin kritis. Batas maksimalnya hanya terhitung sampai beberapa bulan ke depan.

Namun demikian, KDM mengabarkan bahwa, Pemprov Jabar sudah mempersiapkan mitigasi. Hal ini sebagai upaya pengelolaan sampah yang semakin menggunung.

"Saya sudah mempersiapkan mitigasi yaitu mendorong alat yang bisa melakukan pengelolaan di setiap kelurahan dengan kapasitas 5 ton," ujarnya.

Langkah antisipasi ini, kata dia, sebagai upaya pihaknya menekankan penempatan teknologi pengendalian sampah di setiap kelurahan. Pemprov Jabar telah menguji coba cara mitigasi ini.

Ia meyakini pengendalian ini akan berlangsung secara signifikan. Teknologi ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan membuang sampah ke TPA Sarimukti.

Keyakinan ini dipicu lantaran teknologi sebagai alat pengelolaan tersebut dapat mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Manfaatnya bisa berguna untuk di sektor industri.

Ia menambahkan, keberhasilan uji coba dari teknologi tersebut telah dilakukan di Gedung Sate. Untuk itu, langkah mitigasi ini diharapkan bisa berjalan lancar.

"Ada alat yang merubah sampah menjadi bahan bakar. Bahan bakarnya nanti bisa menjadi pengganti batu bara," tegasnya.

Ia berpendapat sejumlah industri di Jabar bahkan sudah mulai melirik hasil pengolahan sampah berubah menjadi sumber energi pengganti disebabkan dari teknologi tersebut.

Akan tetapi, Pemprov Jabar membutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah. Tujuannya untuk melancarkan pelaksanaan teknologi serupa di Jawa Barat, termasuk di Kota Bandung.

"Nanti saya ajak bicara wali kota untuk merincikan penentuan pembiayaannya. Kan enggak mungkin semuanya ditanggung sama provinsi," ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyoroti lonjakan aktivitas masyarakat. Kunjungan wisatawan menjadi salah satu aspek pemicu peningkatan volume sampah hingga waktu libur panjang beberapa pekan terakhir.

Menurut Farhan, kondisi ini semakin memperberat sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung. Sebab, pihaknya masih bergantung dengan TPA Sarimukti.

"Selama musim liburan ini, mulai dari libur Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan sangat berat. Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (1/6/2026).

Farhan selaku Wali Kota Bandung memberikan apresiasi kepada Dedi Mulyadi. Gubernur Jabar membantu pihaknya dengan membuka tambahan kuota pengangkutan sampah ke TPPA Sarimukti.

Namun, pihaknya tetap berusaha pada peningkatan fasilitas pengolahan sampah lewat berbagai fasilitas yang ada. Akan tetapi upaya tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan lokasi pembuangan akhir yang bisa memadai.

"Kami bisa melakukan pengolahan semaksimal mungkin. Tetapi untuk sisa residu tetap memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi karena kewenangan pengelolaan TPPA Sarimukti berada di tingkat provinsi," ujar Farhan.

Kata Farhan, Pemkot Bandung masih menunggu keputusan dari Pemprov Jabar mengenai mengesahkan usulan penetapan status Bandung darurat sampah sesuai kriteria dari Kementerian Lingkungan Hidup.

"Ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi persoalan sampah yang semakin kompleks," pungkas Farhan.

(hap)