Kabar Gembira untuk Orang Tua di Jabar, KDM Siap Guyur Beasiswa Rp2,7 Juta di Sekolah Swasta

tvOnenews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) merespons gelombang penolakan yang muncul terkait formula solusi yang diutarakannya bagi calon murid yang terdepak dari seleksi sekolah negeri.

Orang nomor satu di Jawa Barat tersebut menegaskan bahwa fokus utamanya sebagai pemimpin adalah memastikan hak pendidikan seluruh anak di Jabar terpenuhi tanpa terkecuali.

Skema yang menuai sorotan tersebut adalah program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).

Melalui program yang berkesinambungan dengan Pemprov Jabar ini, pemerintah daerah siap menggelontorkan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp1,5 juta serta uang pangkal senilai Rp100 ribu per bulan bagi para murid mulai tahun ajaran 2026/2027.

Menyikapi kritik yang berhamburan, pria yang identik dengan iket putihnya ini memilih tidak ambil pusing dan mengembalikan esensi kebijakan tersebut kepada pemenuhan hajat hidup orang banyak.

"Saya sebagai gubernur, tugasnya adalah menjaga rakyat saya untuk sekolah. Itu dulu prinsipnya," tegas Dedi Mulyadi, dikutip dari unggahan video di akun TikTok resminya, Selasa (23/6/2026).

3 Klasifikasi Siswa ala KDM

Lebih lanjut, KDM memaparkan analisis taktisnya mengenai peta klasifikasi anak-anak yang hendak masuk sekolah.

Menurutnya, ada tiga kategori utama yang menjadi perhatian, yakni anak dari keluarga mampu secara ekonomi, anak berprestasi, dan anak dari kalangan menengah ke bawah.

Untuk kategori pertama, KDM menilai kelompok masyarakat dengan finansial mapan sebenarnya sudah langsung mengambil langkah mandiri tanpa membebani kuota sekolah negeri.

"Anak yang orang kaya, ini banyak yang tidak diterima di (sekolah) negeri pun, sekarang sudah daftar di swasta. Mereka tidak daftar ke negeri, mereka daftar ke swasta," urai mantan Bupati Purwakarta tersebut.

Imbasnya, sekolah-sekolah swasta dengan tata kelola yang baik saat ini pun sudah kebanjiran dan memenuhi kuota dari pendaftar mandiri tersebut.

Sementara untuk klasifikasi kedua, yakni para calon murid yang memiliki rekam jejak prestasi akademik maupun non-akademik, KDM menjamin posisi mereka sudah aman.

"Kedua, anak-anak yang berprestasi sudah otomatis diterima di sekolah negeri," imbuhnya.

KDM menegaskan bahwa intervensi Pemprov Jabar melalui program SSK sejatinya dikhususkan untuk menyelamatkan anak-anak dari kategori ketiga, yakni ekonomi menengah ke bawah agar tidak putus sekolah akibat gagal masuk sekolah negeri.

"Andaikata anak Jawa Barat tidak diterima di sekolah negeri, kami juga akan mendampingi ke sekolah swasta. Tetapi, standar beasiswa yang diberikan di tahun pertama kelas satu (X) Rp2,7 juta," ungkap KDM blak-blakan mengenai besaran subsidi yang disiapkan pemerintah.

Menutup keterangannya, KDM memberikan jawaban menohok bagi pihak-pihak yang mengkhawatirkan munculnya gesekan atau keriuhan regulasi di internal sekolah swasta akibat adanya program kerja sama ini.

Bagi KDM, risiko administratif jauh lebih kecil dibanding membiarkan anak-anak Jawa Barat telantar tanpa pendidikan.

"Kalau Bapak menyampaikan nanti ada keriuhan di sekolah swasta, pilih mana sebagai gubernur? Riuh di sekolah swasta atau dengan orang tua siswa yang tidak sekolah. Saya pilih untuk menjaga rakyat saya untuk sekolah," tandas Dedi Mulyadi mengakhiri debat.