Mengaku Kaget Namanya Disebut Bupati Pekalongan, Ahmad Luthfi Bantah Sedang Bersama Fadia Arafiq saat OTT KPK

Semarang, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membantah pernyataan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyebut bahwa saat OTT KPK, dirinya sedang bersama Gubernur Jawa Tengah.

Ahmad Luthfi mengaku kaget saat namanya disebut-sebut oleh Bupati Pekalongan. Ia menuturkan dirinya baru mendengar Fadia terkena OTT KPK dari berita pada Selasa pagi. 

"Saya malah baru tahunya pas Selasa Pagi dari media," kata Ahmad Luthfi, Rabu, 4 Maret 2026.

Ketika ditanya perihal kata-kata Fadia yang menyatakan pada Senin (3/2/2026) malam datang di kediaman Ahmad Luthfi, ia membenarkan.

Namun ia menegaskan bahwa pertemuan itu tak hanya mereka berdua melainkan ada sejumlah pejabat. Di antaranya Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga. 

Mereka membahas progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah masing-masing jelang Rakor MBG di Pemprov Jateng pada Selasa siang, 3 Maret 2026.

Pada rakor MBG di Pemprov Jateng itu diketahui di pimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri Mendikdasmen, Menteri PPPA, hingga Kepala BGN. 

Pada Senin malam, lanjut Ahmad Luthfi, Fadia juga menyampaikan izin jika tidak bisa mengikuti Rakor MBG di Pemprov Jateng tersebut. 

"Senin malam itu saya ada acara buka bersama teman-teman Anshor. Setelah itu Bupati Pekalongan, Bupati Tegal, dan Wakil Bupati Purbalingga laporan progres MBG. Kemudian Bu Fadia minta izin ndak bisa ikut Rakor pada hari Selasa bersama Pak Menteri. Setelah selesai, masing-masing pulang," jelas Ahmad Luthfi.

Lebih jauh, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh bupati dan wali kota. Apalagi Pemprov Jateng telah bekerjasama dengan KPK untuk melakukan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Pemprov Jateng bekerjasama dengan Korsupgah KPK memberikan pengarahan pada kepala daerah hingga anggota DPRD. 

Tak hanya itu, saat peringatan Hari Korupsi Dunia, mereka juga telah diperingatkan jangan sampai melakukan penyimpangan anggaran apalagi sampai main proyek yang merugikan pembangunan daerah.

Tindakan preemtif juga dilakukan. Lantaran kejadian itu bisa jadi bermula dari adanya kesempatan dan niat yang tidak baik.