460 Dapur Mitra di DIY Tidak Beroperasi Sepanjang Libur Sekolah

tvOnenews.com - Sebanyak 460 dapur mitra di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak beroperasi dan terpaksa meliburkan karyawannya menyusul adanya Kebijakan Surat Edaran Nomor 12 tahun 2026 dari Badan Gizi Nasional (BGN). Surat Edaran ini mengatur tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Periode Hari Libur dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026. 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), A. Supriyanto mengatakan, Rapat Koordinasi ini dilakukan sebagai salah satu sikap dari para mitra dalam menyikapi adanya aturan baru. Menurutnya, para mitra mengaku sangat keberatan dengan terbitnya SE tersebut.

"Yang paling terpenting karena momentum saat ini keluarnya surat edaran nomor 12 yang memberatkan dan dirasa sangat sewenang-wenang terhadap mitra. Oleh sebab itu dengan adanya gagasan ini, pertemuan ini, saya harap kita mempunyai sikap yang tegas terkait dengan surat edaran yang sangat memberatkan mitra-mitra yang ada di provinsi Yogyakarta," katanya disela Raker, Sabtu, 20 Juni 2026.

Supriyanto mengungkapkan, yang menjadi keresahan dari para mitra terutama terkait imbas yang akan muncul dari SE tersebut terutama terkait perputaran ekonomi di tingkat bawah. Karena relawan di lapangan yang biasanya bekerja setiap hari harus terpaksa libur, termasuk dari para petani dan suplier.

"Hampir semua saya rasa bukan di DIY saja tapi di seluruh Indonesia seperti itu (libur/tidak beroperasi). Kalau untuk di DIY sendiri kalau menurut data terakhir itu 460 dapur yang berhenti," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HMD Gemas, Yusup Supriadi mengatakan, kegiatan serupa tidak hanya berlangsung di DIY, tetapi menyeluruh di berbagai daerah di Indonesia. Karena diakui, SE No. 12 Tahun 2026 yang dikeluarkan BGN ini menjadi kumulatif dari berbagai permasalahan yang dirasakan mitra dapur.

Yusup mengungkapkan, DPP telah berulang kali melayangkan masukan dan peringatan ke lintas kementerian, lembaga, hingga ke tingkat Presiden, dan Wakil Presiden, namun hingga kini belum membuahkan solusi. Sedangkan SE ini menjadi puncak keresahan dari para mitra karena menyangkut nasib para relawan dan UMKM.