​Buruh Dukung Danantara Akuisisi Sritex, Berharap 10.665 Eks Pekerja Kembali Bekerja

Semarang, tvOnenews.com - Tim Hukum Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengambil alih aset dan menyelamatkan ekosistem industri tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Group.

Dukungan tersebut sekaligus menjadi harapan ribuan mantan pekerja yang kehilangan pekerjaan setelah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan empat perusahaan dalam Sritex Group pailit pada 21 Oktober 2024.

Keempat perusahaan tersebut meliputi PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Sinar Pantja Djaja.

Tim Hukum KSPN, Nanang Setyono, menilai rencana pengambilalihan aset oleh Danantara dapat menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali pabrik sekaligus membuka peluang kerja bagi ribuan eks pekerja.

"Kami mendukung penuh rencana Pemerintah Republik Indonesia melalui BPI Danantara untuk mengambil alih aset dan menyelamatkan ekosistem industri tekstil Sritex Group," ungkap Nanang, Senin (9/11/2026).

10.665 Pekerja Terkena PHK, Puluhan Ribu Keluarga Terdampak

Nanang mengungkapkan, sedikitnya 10.665 pekerja dari empat perusahaan Sritex Group mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kepailitan.

Hingga kini, para pekerja masih menunggu pembayaran hak-haknya, termasuk pesangon dan tunjangan hari raya (THR), yang bergantung pada hasil pemberesan dan penjualan aset perusahaan.

Dampak kepailitan tersebut juga dirasakan keluarga para pekerja. Tim Hukum memperkirakan sekitar 30.000 hingga 40.000 jiwa kehilangan sumber penghasilan utama akibat berhentinya aktivitas perusahaan.

Kondisi semakin sulit karena sebagian besar pekerja terdampak berusia di atas 35 hingga 40 tahun, bahkan mendekati masa pensiun. Faktor usia dan terbatasnya kesempatan kerja membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan baru di sektor formal.

Karena itu, Tim Hukum KSPN dan SPSI memandang pengambilalihan aset sekaligus pengoperasian kembali pabrik oleh Danantara sebagai peluang untuk memulihkan kehidupan para pekerja.

"Kami berharap pemerintah memberikan prioritas kepada mantan pekerja Sritex Group untuk kembali bekerja sesuai pengalaman dan keahlian masing-masing," ucap Macasin kuasa Hukum SPSI Jateng.

Selain mendukung rencana Danantara, Tim Hukum KSPN dan SPSI menyampaikan apresiasi kepada Tim Kurator Sritex Group yang telah bekerja membereskan harta pailit.

Tim Kurator yang terdiri atas Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin dinilai menghadapi pekerjaan berat dalam menangani salah satu perkara kepailitan terbesar di Indonesia.

Total tagihan yang didaftarkan para kreditor mencapai sekitar Rp32,6 triliun. Selain itu, Tim Kurator menghadapi persoalan pendataan aset karena dokumen dari debitor pailit tidak lengkap. Kondisi tersebut membuat kurator harus mendata ulang ribuan mesin, stok barang, dan sisa produksi.

Meski menghadapi berbagai kendala, Tim Kurator telah menjalankan lelang aset secara bertahap sejak Juli 2025 melalui KPKNL Surakarta dan KPKNL Semarang.

Proses lelang dimulai dari kendaraan dan alat berat, kemudian berlanjut ke stok serta bahan baku. Tim Kurator juga mengajukan lelang tanah, bangunan, mesin, dan inventaris milik keempat perusahaan.

Tim Kurator turut memverifikasi dan mengakomodasi tagihan hak pekerja, meliputi upah, pesangon, dan THR, ke dalam daftar piutang.

Tim Hukum KSPN dan SPSI memahami bahwa mekanisme kepailitan mengatur pembayaran hak pekerja melalui hasil pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, mereka meminta kurator mempercepat proses lelang aset utama agar para pekerja segera memperoleh haknya.

Harapan penyelamatan Sritex Group semakin menguat setelah muncul pemberitaan mengenai rencana pemerintah menyiapkan dana besar untuk mengakuisisi perusahaan tekstil tersebut sekaligus membentuk BUMN di sektor tekstil.

Dalam pemberitaan yang dirujuk Tim Hukum KSPN dan SPSI, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji pada 14 Oktober 2026 menyampaikan bahwa kebutuhan dana untuk mengakuisisi Sritex dan membentuk BUMN tekstil diperkirakan mencapai Rp100 triliun atau lebih.

Bagi para pekerja, rencana tersebut menjadi sinyal positif bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap nasib buruh dan keberlangsungan industri tekstil nasional.

Tim Hukum KSPN dan SPSI berharap rencana tersebut tidak berhenti pada pengambilalihan aset. Mereka menginginkan pemerintah benar-benar menghidupkan kembali kegiatan produksi dan memberikan kesempatan kepada mantan pekerja untuk kembali bekerja.

Mereka juga berharap proses akuisisi menghasilkan penawaran yang kompetitif sehingga aset perusahaan dapat terjual dengan harga optimal. Dengan demikian, hasil pemberesan harta pailit dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak eks pekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (dcz/buz)