Video Asusila 'Bandar Bergetar Jilid II' Viral di Batang, Pria Dewasa Jadi Tersangka Kasus Dugaan terhadap Anak

tvOnenews.com - Peredaran video bermuatan asusila di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi perhatian publik setelah rekamannya tersebar melalui aplikasi pesan dan media sosial. 

Di tengah ramainya pembicaraan warganet, kepolisian mengungkap bahwa perkara tersebut diduga melibatkan seorang anak berusia 16 tahun. Fakta ini membuat kasus tersebut perlu disikapi secara hati-hati, terutama agar perhatian masyarakat tidak justru menambah beban bagi anak yang menjadi korban.

Polresta Batang telah menetapkan seorang pria dewasa berinisial AA sebagai tersangka dalam perkara dugaan persetubuhan terhadap anak. 

Penanganan dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Batang setelah menerima laporan dari keluarga korban pada November 2026. Polisi kini memproses perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini sebelumnya ramai dibicarakan dengan sebutan “Bandar Bergetar Jilid II”, merujuk pada narasi yang berkembang di media sosial. 

Sebagian masyarakat bahkan menghubungkannya dengan peristiwa serupa yang pernah menjadi perhatian warga Batang. Namun, penggunaan julukan dan penyebaran informasi yang belum terverifikasi berisiko menggeser perhatian dari persoalan utama, yaitu dugaan tindak pidana dan perlunya perlindungan terhadap anak.

Video Bermuatan Asusila di Batang Menjadi Perhatian Publik

Informasi mengenai peredaran rekaman tersebut muncul melalui sejumlah unggahan media sosial. Salah satunya disampaikan akun Instagram @batanghelp yang menyebut adanya video bermuatan asusila yang menyebar melalui aplikasi WhatsApp.

"Warga Kabupaten Batang kembali dihebohkan dengan beredarnya video asusila yang menyebar melalui media sosial, terutama aplikasi WhatsApp," tulis akun tersebut, Selasa (10/11/2026).

Unggahan itu kemudian memicu beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warganet mengaitkannya dengan kasus terdahulu yang sempat ramai dibicarakan di wilayah Batang. 

Meski demikian, informasi yang beredar di media sosial perlu disikapi secara kritis karena tidak seluruh narasi yang muncul dapat dianggap sebagai fakta hukum.

Kepolisian kemudian memberikan penjelasan mengenai salah satu aspek penting dalam perkara tersebut, yakni usia anak yang diduga terlibat. Berdasarkan pemeriksaan dokumen identitas, perempuan tersebut diketahui masih berusia 16 tahun.

Kasatreskrim Polresta Batang, Kompol Bintoro Thio Pratama, membenarkan bahwa kasus tersebut telah ditangani Unit PPA. Ia menegaskan bahwa status usia korban menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penanganan perkara.

"Korban berdasarkan data identitasnya masih di bawah umur, berumur 16 tahun," kata Bintoro.

Keterangan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa penampilan seseorang dalam sebuah rekaman tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan usia maupun status hukumnya. Perlindungan anak tetap harus menjadi prioritas, terlepas dari spekulasi yang berkembang di ruang digital.

Pria Dewasa Berinisial AA Ditetapkan sebagai Tersangka

Penanganan perkara bermula dari laporan keluarga korban kepada Polresta Batang pada 5 November 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan persetubuhan terhadap anak. Setelah melakukan penyelidikan, petugas mengamankan seorang pria dewasa berinisial AA pada Jumat (6/11/2026).

Bintoro membenarkan bahwa pria tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Perkara selanjutnya ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Batang.

“Iya benar, kasus ini sudah ditangani Unit PPA Polresta Batang,” ujar Bintoro, Selasa (10/11/2026), kepada awak media.

Ia juga memastikan bahwa proses pengamanan terhadap tersangka telah dilakukan setelah polisi menerima laporan dari keluarga korban.

“Pelaku laki-laki berinisal AA sudah kita amankan pada Jumat hari 6 November 2026 lalu, dan sudah berstatus tersangka,” tegas Bintoro.

Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 473 ayat (2) huruf b dan atau Pasal 415 huruf b, yang berkaitan dengan dugaan persetubuhan terhadap anak dan atau perbuatan cabul.

“Jeratannya Pasal 473 ayat 2 huruf b dan atau Pasal 415 huruf b, terkait dugaan tindak pidana setiap orang melakukan persetubuhan terhadap anak dan atau perbuatan cabul,” kata Bintoro.

Polisi juga menyampaikan adanya informasi awal mengenai hubungan antara korban dan tersangka. Namun, keterangan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dan tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menyalahkan anak atau menyebarkan penilaian terhadap kehidupan pribadinya.

Dalam perkara yang melibatkan anak, fokus utama tetap pada dugaan tindak pidana, pembuktian hukum, serta upaya memastikan korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

Mengapa Identitas dan Privasi Korban Harus Dilindungi?

Kasus ini memperlihatkan bahwa dampak sebuah konten digital tidak berhenti ketika rekaman pertama kali diunggah. 

Video yang diteruskan melalui grup percakapan, disalin, atau dibagikan ulang dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu singkat. Akibatnya, anak yang terlibat berisiko menghadapi tekanan psikologis dan sosial yang semakin besar.

Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak mencari, mengunduh, menyimpan, maupun menyebarkan kembali rekaman tersebut. 

Tangkapan layar, tautan, dan informasi lain yang berpotensi mengungkap identitas anak juga perlu dihindari. Bahkan membagikan ulang konten dengan maksud memperingatkan orang lain dapat memperluas jangkauan materi yang seharusnya tidak disebarluaskan.

Perlindungan identitas bukan sekadar persoalan etika pemberitaan, melainkan bagian penting dari upaya menjaga masa depan anak. Nama, alamat, sekolah, lingkungan tempat tinggal, serta informasi keluarga yang dapat mengarah pada identitasnya perlu dirahasiakan.

Di sisi lain, masyarakat perlu memberikan ruang bagi aparat untuk menjalankan proses hukum dan bagi korban untuk memperoleh pendampingan yang dibutuhkan. Perhatian publik sebaiknya diarahkan pada pencegahan penyebaran konten, perlindungan anak, serta penanganan perkara secara adil.

Penetapan tersangka dalam kasus di Batang menjadi bagian dari proses hukum atas dugaan tindak pidana terhadap anak. Namun, tanggung jawab untuk melindungi korban tidak hanya berada di tangan kepolisian. 

Masyarakat dan pengguna media sosial juga memiliki peran penting dengan tidak menyebarkan rekaman maupun informasi pribadi korban. Menghentikan peredaran konten tersebut merupakan langkah sederhana, tetapi berarti untuk mencegah anak mengalami dampak yang berulang. (udn)