- ANTARA/I.C. Senjaya
Polda Jawa Tengah Ungkap 27 Kasus TPPO Dalam Sepekan, 56 Korban Diselamatkan
Semarang, tvOnenews.com - Polda Jawa Tengah mengungkap sebanyak 27 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sejumlah daerah di Jawa Tengah selama kurun waktu 13 hingga 19 November 2026.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (TPPO) Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Nunuk Setiyowati mengatakan, dari pengungkapan sebanyak itu, terdapat 56 korban yang terselamatkan.
"29 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai pengungkapan kasus itu," kata Kombes Pol Nunuk Setiyowati.
Nunuk menjelaskan, pengungkapan berbagai tindak pidana perdagangan orang tersebut terbagi atas modus pengiriman pekerja migran ke luar negeri dan modus perdagangan orang dalam negeri.
Ia mencontohkan penipuan lowongan kerja di luar negeri yang diungkap Polda Jawa Tengah, Polres Brebes, Cilacap, dan Tegal.
"Modusnya, korban diiming-imingi bekerja ke Selandia Baru, Australia, Jepang, dan Singapura, dengan membayar antara Rp20 juta sampai 143 juta per orang," katanya.
Sementara modus TPPO dalam negeri, kata dia, berkaitan dengan eksploitasi seksual.
Menurut dia, terdapat 12 kasus yang berkaitan dengan eksploitasi seksual yang terjadi di wilayah Kota Salatiga, Kabupaten Wonogiri, Demak, Boyolali, Wonosobo, Banyumas, Kebumen dan Semarang.
Menurut dia, penanganan TPPO tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban.
Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk melakukan pencegahan melalui program Rise and Speak dimana masyarakat memiliki keberanian dan kepedulian untuk melaporkan tindak pidana.
"Program Rise and Speak ini kami lakukan untuk menumbuhkan keberanian dan kesadaran masyarakat," katanya.
Ia juga mengingatkan keterbatasan ekonomi, minimnya pengetahuan, maupun harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan orang.
"Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pekerjaan, agar lebih memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar," katanya. (ant/buz)