Gubernur Khofifah bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tandatangani Nota Kesepakatan Wujudkan Kepastian Hukum Ketahanan Keluarga di Jatim

Surabaya, tvOnenews.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum untuk menjaga ketahanan keluarga masyarakat di Provinsi Jatim. Penandatanganan MoU dilaksanakan di Ruang Hayam Wuruk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Surabaya, Kamis (22/1).

Selain Gubernur Khofifah, Kapolda Jawa Timur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga melakukan penandatanganan MoU bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan disaksikan oleh Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

"Nota Kesepakatan ini menjadi kompas kerja untuk merumuskan plan of action bersama supaya landingnya tepat demi terwujudnya ketahanan keluarga yang adil, berdaya dan berkeadilan hukum," kata Gubernur Khofifah.

Menurut Khofifah, nota kesepakatan yang ditandatangani harus dipahami sebagai wujud ikhtiar kehadiran negara secara nyata dalam kehidupan warga. Utamanya, dalam memastikan hukum dapat diakses, dipahami, dan ditegakkan secara adil serta berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Tindak lanjut nota kesepakatan atau MoU ini akan dilakukan langkah nyata mulai dari fasilitasi layanan hukum bagi masyarakat miskin, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas," jelasnya.

Lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses pertukaran data dan informasi dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Guna Menjaga Ketahanan Keluarga di Jawa Timur Menuju Gerbang Baru Nusantara atau yang disingkat dengan Satira Majapahit Juara.

Inisiatif digital Satria Majapahit Juara ini sekaligus menegaskan komitmen transformasi hukum yang selaras dengan teknologi sehingga pelayanan hukum menjadi lebih cepat, transparan dan inklusif.

"Ini adalah wajah pelayanan publik modern yang kita dorong sejalan dengan visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara, provinsi yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam tata kelola hukum dan keadilan," jelasnya.

Kedepan, sinergi antara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi wujud tanggung jawab negara untuk memastikan sistem hukum berjalan secara terkoordinasi, efektif, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

“Memberi referensi bagi seluruh masyarakat bahwa negara hadir untuk membangun ketahanan keluarga," tuturnya.