Dinas PU SDA dan Bina Konstruksi Lamongan Gelar FGD Terkait Penanganan Banjir Bengawan Jero

Lamongan, tvOnenews.com – Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menggelar Forum Group Discussion (FGD) lanjutan terkait penanganan banjir di wilayah Bengawan Jero di Kantor Dinas PU SDA, Selasa (27/1/2026). Kegiatan ini menjadi forum kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan langkah strategis dan berkelanjutan dalam pengelolaan banjir tahunan.

Kepala Dinas PU SDA dan Bina Konstruksi Lamongan, Erwin Sulistya Pambudi, mengatakan bahwa FGD ini merupakan agenda rutin tahunan yang pada tahun ini disinergikan dengan aspirasi mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sebelumnya melakukan pergerakan terkait isu banjir.

“FGD ini memang rutin kami laksanakan setiap tahun. Kebetulan kemarin ada pergerakan dari teman-teman mahasiswa, sehingga kami satukan dalam forum diskusi untuk membahas penanganan banjir di Kabupaten Lamongan,” ujar Erwin.

Dalam FGD tersebut, berbagai masukan disampaikan oleh sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas SDA Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga tokoh masyarakat. Seluruh masukan tersebut, kata Erwin, akan menjadi bahan kolaborasi yang terus diperkuat setiap tahunnya.

Salah satu langkah yang telah dan terus dimaksimalkan adalah optimalisasi pemompaan air, khususnya di wilayah Kuro dan Melik. Pemompaan dinilai menjadi langkah cepat dalam mengurangi genangan, terutama saat debit air meningkat.

“Pompa untuk pembuangan air di Kuro kita maksimalkan, begitu juga pompa Melik. Harapannya, semua unsur bisa berkolaborasi, termasuk dalam pembukaan pintu air Kuro yang selama ini dinilai paling efektif,” jelasnya.

Erwin menegaskan bahwa pembukaan pintu air tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan BBWS sebagai otoritas pengelolaan sungai. Hal ini sejalan dengan konsep tata kelola air terpadu yang tengah disusun bersama lintas instansi.

Selain itu, upaya jangka menengah dan panjang juga difokuskan pada pengerukan Waduk Rawa yang akan dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan BBWS.

Sementara itu, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Roid, menjelaskan bahwa BBWS telah menyiapkan sejumlah skema penanganan banjir Bengawan Jero yang dibagi dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang.

Untuk jangka pendek, BBWS Bengawan Solo telah memasukkan program normalisasi Kali Malang dan Kali Corong ke dalam rencana kerja tahun 2026.

“Untuk solusi jangka pendek, di tahun 2026 BBWS akan melakukan normalisasi Kali Malang dan Kali Corong. Keduanya sudah masuk dalam program kerja normalisasi BBWS,” jelas Roid.

Lebih lanjut, Roid menyampaikan bahwa untuk jangka menengah dan panjang, BBWS Bengawan Solo telah mulai melakukan asesmen awal terkait pengendalian banjir secara lebih komprehensif di wilayah hulu Bengawan Jero.

Salah satu fokus kajian tersebut adalah optimalisasi floodway yang berada di kawasan hulu, tepatnya di sekitar Bendung Gerak Sembayat, sebagai bagian dari strategi pengendalian debit air saat musim hujan.

“Untuk jangka menengah dan panjang, BBWS Bengawan Solo akan melakukan kajian terkait optimalisasi floodway yang ada di hulunya Bendung Gerak Sembayat. Ini menjadi salah satu opsi strategis dalam pengendalian banjir,” ungkapnya.

Selain itu, BBWS juga merencanakan penambahan kapasitas pompa di kawasan Bengawan Jero sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian banjir terpadu.

Yoga Firmansyah, perwakilan PKMI Unisda Lamongan, menyoroti pentingnya penertiban aktivitas yang mengganggu fungsi rawa sebagai kawasan penyangga banjir.

Yoga menegaskan bahwa salah satu persoalan krusial di wilayah Bengawan Jero adalah alih fungsi lahan rawa yang berdampak langsung pada berkurangnya daya tampung air saat musim hujan.

Selain itu, Yoga juga mengusulkan perlunya penyusunan master plan penanganan dan pencegahan banjir Bengawan Jero yang bersifat jangka panjang dan terintegrasi dengan mencontoh daerah lain yang telah memiliki perencanaan matang.

“Kami mengusulkan adanya master plan, seperti yang sudah diterapkan di Mojokerto dan Bojonegoro. Mereka punya perencanaan sendiri untuk penanganan sekaligus pencegahan banjir, sehingga langkahnya lebih terarah,” jelasnya.

Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan komitmennya untuk membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Mahasiswa, LSM, dan seluruh elemen masyarakat diundang untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan penanganan banjir yang lebih efektif. (mmr/gol)