Bank Indonesia Perkuat Sinergi Pusat-Daerah, Percepat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa

Pemanfaatan skema tersebut tetap harus berpegang pada prinsip kehati-hatian, kesinambungan fiskal, tata kelola yang baik, serta kesiapan proyek yang matang.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa perluasan sumber pembiayaan harus beriringan dengan penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintahan daerah.

"Pemanfaatan pembiayaan perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan regulasi, serta kesiapan kelembagaan daerah itu sendiri," ujar Agus.

Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti, menyampaikan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan sumber pembiayaan infrastruktur yang semakin luas dan inovatif.

"Pemanfaatan pembiayaan kreatif dapat mempercepat penyediaan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas. Skema ini juga membuka ruang lebih besar bagi peran badan usaha untuk mendukung pengembangan sektor unggulan serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah," papar Yuli.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan, Adriyanto, menekankan pentingnya pemanfaatan beragam instrumen pembiayaan dengan tetap memperhatikan batas kemampuan fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.

Kesiapan Proyek Menjadi Kunci Utama

Berbagai skema pembiayaan kreatif sebenarnya telah tersedia dan diizinkan secara peraturan. Namun, Direktur Bappenas, Novie Andriani, menyampaikan bahwa implementasinya masih menemui sejumlah kendala, terutama terkait kesiapan kelembagaan dan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Untuk mengatasinya, Bappenas mendorong peningkatan kapasitas daerah, termasuk melalui program pelatihan dan pendampingan terkait Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Departemen Regional Bank Indonesia, Tri Yanuarti, menegaskan bahwa Bank Indonesia akan terus memperkuat perannya sebagai penasihat strategis sekaligus jembatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Peran itu diwujudkan melalui penyusunan kajian ekonomi dan keuangan daerah, pemetaan proyek investasi potensial, penguatan Unit Hubungan Investor Daerah, serta memfasilitasi dialog antara pemerintah, investor, perbankan, dan lembaga pembiayaan. Bank Indonesia juga turut mempromosikan proyek unggulan daerah baik di dalam maupun luar negeri.

Pemerintah daerah se-Jawa pun turut menyampaikan beragam kebutuhan, kendala, serta pengalaman dalam mengelola pembiayaan pembangunan. Pembahasan difokuskan pada pemilihan skema pembiayaan, dukungan regulasi, kapasitas fiskal, prioritas dan kesiapan proyek, serta penguatan kerja sama antarlembaga.