Gerakan Solidaritas Rakyat Serukan Penolakan Hoaks dan Provokasi di Jatim

Surabaya, tvOnenews.com – Gerakan Solidaritas Rakyat menggelar deklarasi dan menyampaikan pernyataan sikap terkait isu Black September. Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk komitmen organisasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) serta situasi yang kondusif di Jawa Timur.

Deklarasi berlangsung di Local Point Caffe, Jalan Raya Dupak, Surabaya, Selasa (29/9). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 orang dan dipimpin Munawar selaku Ketua Gerakan Solidaritas Rakyat.

Dalam sambutannya, Munawar menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika sosial politik serta derasnya arus informasi di media sosial.

"Hari ini kita berkumpul di sini bukan sekadar untuk formalitas, melainkan untuk merekatkan kembali tali persaudaraan kita yang sempat merenggang akibat dinamika sosial politik belakangan ini," kata Munawar.

Ia menyebut organisasi kemasyarakatan memiliki peran dalam menjaga suasana tetap kondusif di tengah masyarakat.

"Kita harus menjadi jembatan yang mendinginkan suasana di akar rumput, bukan justru menjadi bahan bakar yang memperbesar api konflik," lanjutnya.

Menurut Munawar, deklarasi tersebut menjadi salah satu upaya menyatukan sikap dan komitmen dalam menjaga situasi keamanan di wilayah Jawa Timur.

"Menjaga kedamaian wilayah adalah harga mati yang tidak bisa ditawar oleh kepentingan kelompok apa pun," tegasnya.

Munawar juga mengimbau anggota organisasi dan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi ataupun informasi yang berpotensi memicu pertentangan antarkelompok.

"Kita percayakan seluruh proses hukum dan penyelesaian masalah kepada pihak yang berwenang," katanya.

Dalam deklarasi tersebut, Gerakan Solidaritas Rakyat menyampaikan lima poin pernyataan sikap.

Pertama, berkomitmen menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan NKRI di atas kepentingan pribadi maupun golongan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang damai.

Kedua, menolak berbagai bentuk provokasi, berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, serta isu SARA yang berpotensi memengaruhi kerukunan antarwarga.

Ketiga, mendukung penyampaian aspirasi secara damai dan menolak tindakan anarkis yang dapat merusak fasilitas umum maupun mengganggu ketertiban.

Keempat, menyerahkan penyelesaian konflik sosial maupun persoalan hukum kepada aparat penegak hukum dengan mengedepankan proses yang adil, transparan, dan profesional.