Cegah Kemacetan Nataru dan Lebaran, Gapasdap Usulkan 7 Langkah ke Pemerintah

Banyuwangi, tvOnenews.com – Persoalan antrean panjang hingga kemacetan di lintasan strategis seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk tidak dapat diselesaikan hanya melalui rekayasa lalu lintas, pembatasan kendaraan barang, ataupun penambahan jumlah kapal yang beroperasi.

Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, mengajak pemerintah melakukan pembenahan mendasar terhadap sistem transportasi penyeberangan nasional agar kemacetan panjang yang terus berulang dapat dicegah. Terlebih, saat ini sudah mendekati musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Persoalan utama justru terletak pada ketidakseimbangan antara kapasitas dan jumlah dermaga, jumlah kapal produktivitas operasional, dan pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat cukup tinggi," ungkap Khoiri kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).

Keterbatasan fasilitas dermaga membuat lintasan Ketapang–Gilimanuk yang memiliki 58 kapal hanya dapat mengoperasikan sekitar 26–28 kapal setiap hari. Kondisi tersebut semakin diperberat oleh surutnya air laut secara ekstrem yang terjadi tiga hingga empat kali dalam setahun pada bulan-bulan tertentu.

"Pada waktu tertentu menyebabkan kapal-kapal LCM tidak dapat melakukan sandar dan bongkar muat dalam selama 3–7 jam dalam sehari," tambah Khoiri.

Hingga Sabtu (14/11/2026), antrean kendaraan mencapai sekitar 6 kilometer di Ketapang, Banyuwangi, dan 1 kilometer di Gilimanuk, Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah kapal yang tersedia bukan satu-satunya persoalan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan dermaga melayani kapal secara produktif dan berkesinambungan.

Indikator yang lebih penting adalah jumlah perjalanan atau trip yang benar-benar dapat diselesaikan secara maksimal, jumlah kendaraan yang berhasil diseberangkan, serta waktu tunggu kendaraan dan kapal.

"Dalam kondisi tertentu jumlah kapal yang beroperasi cukup banyak, tetapi pencapaian trip justru menurun. Ini harus menjadi perhatian bersama karena semakin rendah produktivitas trip, semakin lambat pula antrean kendaraan dapat diurai," ungkap Khoiri.

Menurut Khoiri, pola pengoperasian kapal, pengaturan jadwal sandar, percepatan bongkar muat, serta penggunaan pola TBB atau tiba-bongkar-berangkat perlu dievaluasi untuk menemukan formula operasional yang paling efektif.

Namun, optimalisasi tersebut harus tetap mengutamakan keselamatan pelayaran. Jangan sampai upaya mengurangi antrean kendaraan di darat justru memindahkan antrean kapal ke laut yang memiliki risiko keselamatan lebih besar.

Sebagai antisipasi menghadapi Nataru dan Lebaran, Gapasdap mengusulkan tujuh langkah prioritas. Pertama, memaksimalkan pencapaian trip kapal melalui optimalisasi jadwal, pengaturan sandar, dan percepatan bongkar muat sesuai standar keselamatan.

Kedua, mengatur kuota penjualan tiket berdasarkan kapasitas pelayanan riil, termasuk mempertimbangkan prakiraan pasang surut dan ketersediaan dermaga. Ketiga, mengoptimalkan buffer zone dan rekayasa lalu lintas, disertai pengawasan terhadap kendaraan yang menerobos antrean.

Keempat, mengatur kendaraan prioritas dan nonprioritas secara dinamis dengan mempertimbangkan kapasitas pelabuhan agar tetap dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan penumpukan berlebihan.

Kelima, mengoptimalkan kapal berkapasitas besar pada dermaga yang sesuai dan mengevaluasi pola TBB agar produktivitas trip tidak menurun. Keenam, mengintegrasikan pengaturan arus kendaraan di Ketapang dan Tanjung Wangi sehingga tidak terjadi pertemuan arus yang menimbulkan kemacetan baru.

Ketujuh, menyiapkan pola operasi berdasarkan prakiraan pasang surut, khususnya untuk mengantisipasi gangguan pelayanan kapal LCM.

"Kami percaya, dengan perencanaan yang lebih baik, koordinasi yang kuat, dan komitmen menyelesaikan akar persoalan, kemacetan penyeberangan yang berulang dapat dikurangi secara signifikan dan pada akhirnya dicegah secara berkelanjutan," pungkas Khoiri. (hoa/gol)