- tim tvOne
AKPI Dorong Diskusi Rutin dengan KPKNL dan Kampus Bangun Ekosistem Kepailitan
Surabaya, tvOnenews.com – Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., mendorong kantor Pengurus Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan di Surabaya menjadi ruang aktif untuk membangun kolaborasi antarlembaga dalam bidang kepailitan.
Hal tersebut disampaikan Jimmy saat peresmian kantor pengurus wilayah AKPI di Surabaya, Senin (17/11). Ia menekankan, keberadaan kantor organisasi profesi tidak cukup hanya ditandai dengan fasilitas fisik, tetapi harus diikuti kegiatan yang memberikan manfaat bagi anggota maupun pemangku kepentingan.
"Bukan untuk gagah-gagahan. Ini adalah identitas AKPI sebagai organisasi profesi pertama di Indonesia. Karena itu, kantor ini harus benar-benar dimanfaatkan," ujar Jimmy.
Ia meminta pengurus wilayah menyelenggarakan kegiatan secara rutin, setidaknya satu kali dalam sebulan. Kegiatan tersebut dapat berupa forum diskusi yang melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Balai Harta Peninggalan (BHP), hingga kalangan perguruan tinggi.
"Kantor ini adalah starting point. Kita bisa mengundang KPKNL, BHP, kampus, kemudian membuat FGD. Kita ingin membangun ekosistem kepailitan bersama," katanya.
Jimmy juga mengingatkan agar kantor tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat administratif. Ia bahkan berencana melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan aktivitas organisasi berjalan secara konsisten.
"Saya akan datang tanpa memberi tahu kalian. Setidaknya kantor ini harus bernyawa. Satu bangunan indah kalau tidak ada kehidupan di dalamnya itu mati," tegas Jimmy.
Dalam kesempatan tersebut, Jimmy turut menyampaikan perkembangan keterlibatan AKPI di tingkat internasional. AKPI disebut dipercaya menjadi sekretariat bersama RROI di Asia dan menjabat sebagai vice chairman. Selain itu, Ketua Bidang Luar Negeri AKPI ditunjuk sebagai anggota board of advisory di Asia Selatan.
Sementara itu, Ketua AKPI Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan, Johanes Dipa Widjaja, menyatakan kantor tersebut akan digunakan sebagai tempat kegiatan anggota, termasuk pembelajaran dan diskusi terkait persoalan kepailitan.
"Kami bersyukur atas dukungan dari pusat sehingga kami mempunyai tempat untuk berkumpul, belajar bersama dan berkolaborasi," ujar Johanes Dipa.
Ia mengatakan, pengurus wilayah menargetkan penyelenggaraan minimal satu kegiatan setiap bulan. Selain itu, penjajakan kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Malang dan Bali tengah dilakukan, dengan target pelaksanaan mulai awal 2027.
Kolaborasi juga diarahkan kepada balai dan sejumlah pemangku kepentingan lain yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan kepailitan.
Dalam rangkaian kegiatan peresmian, AKPI turut menggelar seminar mengenai alternatif penyelesaian utang. Salah satu materi yang dibahas adalah mekanisme penyelesaian kewajiban melalui konversi utang menjadi penyertaan modal atau saham.
"Penyelesaian utang itu tidak selalu harus dibayar berupa uang cash, tetapi dapat dilakukan dengan mengubah utang menjadi penyertaan," pungkas Johanes Dipa. (gol)