- tvOne - zainal azkhari
Dugaan Penipuan Renovasi Rp700 Juta Ditangguhkan, Pelapor Minta Kepastian Hukum
Surabaya, tvOnenews.com – Penanganan laporan dugaan penipuan dan penggelapan proyek renovasi rumah senilai sekitar Rp700 juta di Polrestabes Surabaya masih menjadi perhatian pelapor. Pasalnya, proses penyidikan perkara tersebut ditangguhkan setelah pihak kontraktor mengajukan gugatan perdata terhadap pelapor.
Pelapor, Hartono Lidianto, berharap kepolisian memberikan kejelasan terkait kelanjutan penanganan laporan pidana yang telah diajukannya sejak Juni 2024.
Hartono mempertanyakan pertimbangan hukum di balik penangguhan penyidikan tersebut. Sebab, laporan pidana telah lebih dahulu diajukan dan ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Maret 2025. Sementara gugatan perdata dari kontraktor berinisial KYP baru diajukan pada Juli 2025.
Perkara ini bermula dari perjanjian renovasi rumah di kawasan Pondok Mutiara, Sidoarjo, yang ditandatangani pada Juni 2022. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), nilai pekerjaan renovasi tahap pertama dan kedua mencapai sekitar Rp700 juta, dengan target penyelesaian selama 210 hari.
Namun, menurut pihak pelapor, pekerjaan renovasi tidak selesai sesuai tenggat waktu yang telah disepakati. Sejumlah pekerjaan masih belum terselesaikan hingga proyek tersebut akhirnya terbengkalai.
Setelah melakukan sejumlah upaya penyelesaian, termasuk menyampaikan peringatan dan somasi kepada pihak kontraktor, Hartono kemudian melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan ke Polrestabes Surabaya melalui laporan polisi Nomor LP/B/575/VI/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA.
Proses penanganan laporan tersebut berlanjut hingga penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada Maret 2025. Namun, setelah pihak kontraktor mengajukan gugatan perdata pada Juli 2025, Hartono menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menyampaikan bahwa penanganan perkara pidana ditangguhkan hingga perkara perdata memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Saat ini, perkara perdata tersebut masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi.
Penasehat hukum sekaligus saudara pelapor, Mulyanto Wijaya, menilai keputusan penangguhan penyidikan tersebut perlu dikaji kembali. Ia menyebut penyidik merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1956 dalam mengambil langkah tersebut.
Menurut Mulyanto, substansi laporan yang diajukan berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam pelaksanaan proyek renovasi rumah, bukan persoalan sengketa kepemilikan tanah.
Ia juga menyoroti urutan waktu pelaporan kedua perkara tersebut. Laporan pidana telah disampaikan pada Juni 2024, sedangkan gugatan perdata baru diajukan pihak kontraktor pada Juli 2025. Atas dasar itu, pihak pelapor mempertanyakan apakah keberadaan gugatan perdata tersebut menjadi alasan untuk menunda seluruh proses penyidikan pidana.
Mulyanto turut mempertanyakan relevansi penerapan Perma Nomor 1 Tahun 1956 dalam perkara ini. Menurut pandangannya, ketentuan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana yang memiliki ketergantungan terhadap penyelesaian persoalan perdata mengenai hak atau hubungan hukum tertentu.
Sementara itu, pihak pelapor berpandangan bahwa perkara renovasi rumah tersebut tidak berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah atas objek bangunan.
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, pihak pelapor juga menyampaikan hasil pemeriksaan teknis terhadap bangunan renovasi. Berdasarkan penilaian tim ahli Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), progres pembangunan tercatat mencapai 57,43 persen. Hasil tersebut berbeda dengan keterangan pihak kontraktor sebelumnya yang menyebut progres pekerjaan telah mencapai sekitar 90 persen.
Penilaian tersebut disebut sejalan dengan hasil pemeriksaan pada September 2024 dan pemeriksaan ulang pada Juli 2026.
Dalam pemeriksaan lapangan kedua yang dilakukan penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, ditemukan sejumlah bagian bangunan yang belum terselesaikan. Di antaranya pemasangan kusen dan pintu, plafon, instalasi listrik, serta lantai.
Selain pekerjaan yang belum rampung, pemeriksaan juga mencatat sejumlah kondisi kerusakan bangunan, seperti tangga menuju lantai dua yang ambrol, kebocoran pada dak beton, serta retakan pada dinding dan pelat lantai.
Hartono berharap hasil pemeriksaan lapangan dan penilaian tim ahli tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan penyidik dalam menentukan langkah penanganan perkara selanjutnya.
Ia juga meminta agar laporan pidana yang telah lebih dahulu diproses tetap mendapatkan kejelasan, meskipun saat ini terdapat gugatan perdata yang masih diperiksa di pengadilan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kontraktor berinisial KYP terkait laporan dugaan penipuan dan penggelapan tersebut maupun perbedaan penilaian progres pembangunan. (zaz/gol)