Unjukrasa Ribuan Petani Tambak di Depan Pemkab Lamongan, Tuntut Pupuk Subsidi

Lamongan, Jawa Timur - Ratusan petani tambak di Kabupaten Lamongan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Gedung DPRD dan Kantor Pemkab Lamongan, Rabu (24/8). Massa mendesak pemerintah Lamongan agar memperjuangkan nasib mereka untuk bisa mendapatkan kembali jatah pupuk bersubsidi.

Sejak diterbitkannya Permentan No 10 tahun 2022 yang mengatur larangan pupuk bersubsidi diberikan oleh petani tambak dan juga tanaman holtikultura, petani tambak di Lamongan kesulitan memperoleh pupuk. Akibatnya, petani tambak terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga yang lebih mahal.

"Intinya tujuan kami petani tambak meminta agar Permentan No 10 tahun 2022 ini dihapus, karena petani tambak di Lamongan khususnya sangat membutuhkan pupuk," kata Koordinator Aksi, Yusuf Fadeli. 

Selain itu, para pendemo juga menyayangkan sikap pemerintah dan juga anggota DPRD Lamongan yang tidak menyampaikan keluhan petani tambak saat menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian beberapa waktu yang lalu. Massa bahkan menganggap pemerintah dan juga dewan tidak serius memperjuangkan masyarakat atau petani tambak.

"Harusnya keluhan kami ini disampaikan dan kami juga meminta keseriusan Bupati dan DPRD untuk menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar mencopot Menteri Pertanian dan perikanan," jelasnya.

Terpisah, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi akan segera memperjuangkan nasib petani tambak. Bahkan rencananya besok Bupati akan bertemu langsung dengan anggota DPR RI guna menyampaikan keluhan petani tambak kepada mereka. Yuhronur menjelaskan luasan tambak di Lamongan ada 24.000 Ha dengan kebutuhan 36.000 ton.

"Sebenarnya sejak Januari yang lalu sudah berusaha mengkoordinasikan hal ini menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat, KKP, dan Mentan. Karena belum ada payung hukum terkait hal ini, maka lagi-lagi kita kesulitan dan besok kita diundang DPR RI dan akan menyampaikan ini kepada mereka. (mmr/hen)