Asosiasi Doktor Hukum Indonesia Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD

Surabaya, Jawa Timur - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI) Jawa Timur mengusulkan agar pemilih Kepala Daerah (Gubernur) dilakukan oleh DPRD. Usul ini muncul untuk menjawab persoalan pemilu biaya tinggi pada pemilihan Gubernur.

Ketua DPD Asosiasi Doktor Ilmu Hukum (ADHI) Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo mengatakan pemilihan Gubernur oleh DPRD dinilai tidak melanggar Konstitusi.

“Karena tidak  ada catatan Kepala Daerah harus dipilih langsung tetapi dipilih secara demokratis,” kata Himawan pada seminar yang digelar di kampus Universitas 17 Agustus (Untag), Surabaya, Senin (19/12). 

Seminar yang mengangkat tema Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) oleh DPRD ini dilaksanakan setelah pengukuhan pengurus DPD ADHI Jawa Timur.

Himawan menambahkan, Gubernur  secara kewenangan pada dasarnya ada dua, selain wakil pemerintah pusat juga Kepala Daerah. Tetapi pada dasarnya juga banyak sebagai wakil pemerintah pusat. Tak hanya itu, pemilihan Gubernur secara langsung membutuhkan biaya yang cukup besar.

“Kita tahu praktek pemilihan Gubernur secara langsung itu menelan biaya besar, tahun ini saja 1,2 triliun harus disiapkan, dalam rangka pemilihan daerah Gubernur Jatim untuk tahun 2024,” tukasnya.

Selanjutnya, imbuh Himawan, pendapatan provinsi dari tahun ke tahun semakin turun. Uang transfer pusat semakit turun. Sumber pendapatan pusat semakin turun. Pajak juga beralih ke kabupaten/ kota.