Petani Tepis Hoaks Soal Swasembada Pangan: Data Pemerintah dan Fakta Lapangan Tak Bisa Dibantah

tvOnenews.com - Pernyataan akademisi Feri Amsari yang meragukan capaian swasembada pangan pemerintah di era Presiden RI Prabowo Subianto menuai bantahan luas dari masyarakat dan warganet khususnya para petani.

Berbagai komentar publik di media sosial menilai tudingan tersebut tidak berdasar dengan mengaburkan data resmi pemerintah serta bertentangan dengan kondisi riil yang dirasakan oleh para petani di lapangan.

Feri Amsari mempertanyakan klaim swasembada pangan pemerintah dan menuding data penghentian impor beras sebagai informasi yang tidak masuk akal. Namun, narasi tersebut langsung direspons oleh akun media sosial @izin_berpendapat yang menegaskan juga bahwa capaian swasembada beras dimulai sejak 2025, bukan 2026 sebagaimana disebutkan oleh Feri.

“Bukan 2026 kita swasembada pangan itu mulai tahun 2025, jadi tolonglah kalau mau cari data atau kalau mau bohong yang lebih rapih sedikit gitu ya,” ujar akun Tiktok @izin_berpendapat.

Bantahan juga diarahkan pada klaim Feri terkait penyusutan lahan sawah. Data produksi menunjukkan bahwa luas panen padi nasional justru meningkat signifikan pada masa pencapaian swasembada beras.

“Luas panen padi kita pada tahun 2024 itu 10,05 juta hektar. Di 2025 ketika kita swasembada beras itu angkanya naik 12,69 persen jadi 11,32 juta hektar,” kata @izin_berpendapat.

Keberhasilan swasembada tidak semata ditentukan oleh luas lahan atau teknologi akan tetapi juga oleh kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan motivasi petani. Salah satu faktor utama yang disebut berkontribusi adalah kebijakan pembelian gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram.

“Program utama untuk swasembada beras itu membeli mahal gabah dari petani. Efeknya petani lebih termotivasi, produksinya naik, dan petani juga lebih sejahtera,” lanjut akun tersebut.

Menurut @izin_berpendapat, keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras bahkan berdampak terhadap pasar global dan mendapat pengakuan internasional.

“FAO mengakui swasembada beras Indonesia. Gara-gara Indonesia stop impor itu harga beras dunia turun sebesar 44 persen,” ujar @izin_berpendapat.

Di sisi lain, para petani dari berbagai daerah turut menyuarakan pengalaman langsung mereka terkait peningkatan kesejahteraan selama masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto melalui kolom komentar di akun @izin_berpendapat itu.

“Aku petani muda ucapkan terima kasih BPK Presiden Prabowo, 3 bulan lagi panen,” ujar Rohman Abdi Minah.

“Sebelum Presiden Prabowo, saya jual gabah kering 570 ribu–580 ribu per kuintal, sekarang tiap panen minimal 700 ribu per kuintal, harga pupuk juga makin murah,” ungkap akun salep888.

“Saya petani bro, sekarang petani lebih diperhatikan pemerintah bro, pupuk turun harga jual gabah naik,” komentar Rohman Ardianto.

“Saya percaya pemerintahan kita swasembada beras, karena di lapangan panen terus berhasil dan melimpah di kampung saya, harga gabah pun meningkat dari tahun sebelumnya, pupuk subsidi pun gampang didapat,” kata Made Darmawan.(chm)