Wapres MADN Rahmat Hamka Dukung Ekspor Satu Pintu

tvOnenews.com - Ketua Umum Kadin Kalteng sekaligus Wakil Presiden Eksternal MADN, Rahmat Nasution Hamka menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menerapkan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan strategis yang sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Kami sangat mendukung gagasan ekspor sumber daya alam satu pintu. Ini merupakan langkah strategis untuk benar-benar melaksanakan Ekonomi Pancasila sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945," kata Rahmat.

Ia menjelaskan, selama ini pengelolaan sumber daya alam kerap menghadapi persoalan kebocoran devisa, praktik manipulasi ekspor, hingga manfaat ekonomi yang belum sepenuhnya kembali kepada rakyat.

Karena itu, kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai entitas yang mengelola ekspor komoditas strategis dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Menariknya, Rahmat menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk nasionalisasi korporasi gaya baru. Menurut Rahmad, pemerintah tidak mengambil alih perusahaan swasta sebagaimana praktik nasionalisasi pada masa lalu.

Sebaliknya, negara tetap memberikan ruang bagi swasta untuk mengelola sumber daya alam, namun mekanisme ekspornya dilakukan melalui satu pintu yang berada dalam kendali negara.

"Kalau dulu perusahaan-perusahaan asing dinasionalisasi dan diambil alih oleh negara, sekarang pihak swasta tetap diberikan ruang untuk mengelola sumber daya alam. Tetapi ekspornya dilakukan melalui satu pintu oleh negara. Ini ide yang sangat strategis dan progresif," ujar Rahmat.

"Menurut hemat kami, ini merupakan bentuk nasionalisasi korporasi gaya baru dengan adanya satu entitas yang mengelola ekspor sumber daya alam yang kita miliki," tambahnya.

Ia menilai skema tersebut dapat membantu pemerintah mengatasi berbagai penyimpangan yang selama ini terjadi dalam perdagangan komoditas ekspor, termasuk kebocoran penerimaan negara dan pelarian devisa hasil ekspor.

"Melalui sistem ini, berbagai penyimpangan dan kebocoran bisa diminimalkan. Yang paling penting adalah devisa hasil ekspor kita dapat diamankan untuk kepentingan nasional," tuturnya.